Metro Times (Purworejo) Jajaran Pemkab Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Sulawesi Utara berkunjung ke Pemkab Purworejo dalam rangka studi banding terkait Simda Keuangan. Rombongan yang berjumlah 21 orang tersebut diterima oleh Sekda Purworejo Drs.Said Romadhon di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, Kamis (15/11) pagi.
Turut menerima, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Drs. Boedi Hardjono, Kepala Bagian Pembangunan Setda Sugito SE MM, Sekretaris BPPKAD Agus Amin Fadillah SE MM, Sekretaris Bappeda Yuyun Sri Rejeki serta beberapa pejabat terkait.
Asisten III Administrasi Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Drs.Denny D Kondoj, MSi selaku ketua rombongan menjelaskan pihaknya telah mendapat rekomendasi khusus dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk datang ke Purworejo. Hal itu karena menurut BPKP, Kabupaten Purworejo yang selama enam kali berturut-turut meraih WTP layak sebagai tempat untuk melakukan studi banding.
Dikatakan Denny, Pemkab Sitaro Sulawesi Utara yang baru dimekarkan 11 tahun lalu pada tanggal 23 Mei 2007, juga sudah mendapatkan WTP sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 lima kali berturut-turut. Namun ada satu kekurangan, yakni dari aspek perencanaan yang masih meraih nilai nol.
“Hanya satu masalah kami, dalam indikator pemberian dana insentif daerah, untuk aspek perencanaan kami nol, tidak ada nilainya. Kami hanya dapat nilai di dua indikator yaitu kesiapan masyarakat dan pengelolaan keuangan,” terang Denny.
Padahal, lanjutnya indikator termasuk perencanaan sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat siginifikan. Untuk itulah pihaknya ingin belajar kepada Kabupaten Purworejo terkait penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan SIMDA.
“Kami melihat luar biasa aplikasi yang sudah diterapkan, bahkan embrionya sudah ada sebelum aplikasi ini terbit dari BPKP. Kemungkinan BPKP sebenarnya belajar dari Kabupaten Purworejo,” ujarnya.
Denny sedikit menjelaskan terkait Pemkab Sitaro yang dulunya pemekaran dari kabupaten induk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan dengan Filiphina selatan. Luas wilayah Pemkab Sitaro tidak sampai dari 3000 km2 dengan wilayah daratan hanya 9 persen, selebihnya 91 persen lautan dengan 10 kecamatan, 83 desa dan 10 kelurahan.
“Secara umum kami ingin belajar terutama aspek perencanaan penganggaran ini supaya betul-betul kita bisa meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan anggaran kita. Mohon bimbingan untuk boleh meraih tujuan, paling tidak bisa sama dengan Kabupaten Purworejo,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut Sekda Kabupaten Purworejo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Pemkab Sitaro yang jauh-jauh datang ke Kabupaten Purworejo.
Dikatakan Sekda jika Pemkab Purworejo memang sedang all out membenahi diri, karena secara disadari atau tidak sebentar lagi akan menjadi kota besar.
“Tata ruang pun kita ubah, tata kelola Pemerintah juga kami perbaiki terus menerus. Sehingga kami LPPD nya memperoleh kinerja sangat bagus. SPIP kami sudah 3,2 diatas nasional. Laporan keuangan sudah WTP enam kali berturut-turut. Tidak hebatlah Purworejo, karena itu adalah suatu kewajiban,” kata Sekda.
Intinya, lanjut Sekda di Purworejo ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Aspirasi DPR itu hanya boleh masuk di musim perencanaan, tidak boleh tunjuk jari pada waktu KUAPPAS, RAPBD juga tidak boleh. Sebelum RKPD ditetapkan oleh kepala daerah, pemkab meminta waktu seminggu untuk melakukan sinkronisasi dengan DPRD, apabila mungkin masih ada sesuatu yang masih mengganjal.
“Kita harus bersahabat dengan DPR tetapi jangan melakukan hal-hal yang menyimpang, tetap lurus, insyaallah kita diberikan kemudahan,” imbunnya. (Daniel)
