Metro Times (Purworejo) Kabupaten Purworejo mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat sebanyak 2.039 formasi dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Dari jumlah itu, PPPK guru menjadi formasi yang paling banyak dibutuhkan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purworejo, drg Nancy Megawati Hadisusilo MM saat dikonfirmasi di kantornya pada Jumat (21/5) menyebut, penetapan rincian kebutuhan formasi CPNS dan PPPK telah diumumkan. Rinciannya yakni sebanyak 1.896 formasi untuk guru dan 27 formasi untuk tenaga kesehatan.
Sementara untuk CPNS, rinciannya yakni 102 formasi untuk tenaga kesehatan dan 14 formasi untuk tenaga teknis.
“Pada penerimaan tahun ini, untuk guru hanya ada pada formasi PPPK,” sebutnya.
Menurutnya, PPPK guru diutamakan bagi honorer THK II sesuai database THK II di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu juga guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud.
Pendaftar lain yang diutamakan, lanjutnya, adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud. Sesuai aturan pemerintah pusat, pendaftaraan seleksi penerimaan CPNS dan PPK tahun 2021 akan dibuka mulai 31 Mei hingga 21 Juni.
“Untuk PPPK tesnya hanya kompetensi saja. Intinya siapkan diri dengan sebaik-baiknya, siapkan persyaratan-persyaratan yang di perlukan,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Muhamad Abdullah, mengungkapkan bahwa banyaknya formasi PPPK guru merupakan bentuk keberpihakan pemerintah tehadap para guru honorer atas aspirasi yang mereka suarakan selama ini.
“Guru honorer selama ini telah banyak berjasa dalam dunia pendidikan, tapi honor yang mereka terima sangat minim. Karena itu kelak ketika menjadi guru PPPK harapannya bisa menjadi obat mujarab untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkapnya.
Abdullah berharap, dalam proses seleksi para guru honorer dapat menyiapkan diri dengan baik dan jangan tergiur jika ada pihak yang menawarkan diri untuk membantu atau meloloskan dalam seleksi PPPK.
“Tes sepenuhnya dikelola Kemenpan secara elektronik dengan menggunakan IT, jadi tidak ada yang bisa bermain kongkalikong,” tandasnya. (dnl)
