Metro Times Kendal – Bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak yang berasal dari Dinas Pertanian dan Pangan Kendal (DPP) Kendal dinilai bernuansa politis oleh sejumlah anggota DPRD Kendal.
Penilaian itu mencuat dalam rapat Komisi B dengan DPP Kendal yang digelar di ruang Komisi B DPRD Kendal, Jumat (26/6/2020).
Ketua Komisi B DPRD Kendal, Dian Alfat Muchammad menyampaikan, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil temuannya saat turun langsung ke tengah-tengah masyarakat, bantuan bagi warga yang terdampak covid-19 di Kabupaten Kendal banyak yang tumpang tindih dan tidak merata.
Dirinya mengaku sangat menyayangkan tumpang tindihnya bantuan dari DPP dan tidak meratanya bantuan yang diberikan kepada warga yang terdampak covid-19.
Padahal, lanjut Dian Alfat, Bupati Kendal sendiri berharap agar bantuan tersebut tidak tumpang tindih dan rela turun langsung ikut menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
“Kenyataannya masih tumpang tindih dan tidak merata,” tanya Dian Alfat saat rapat dengan DPP Kendal.
Dian Alfat juga menyampaikan, tidak meratanya bansos salah satunya terjadi di wilayah Kecamatan Kendal. Di Kelurahan Bandengan mendapat 500 paket, di Kelurahan Karangsari 252 paket, sementara di kelurahan yang lainnya ada yang mendapat bantuan hanya sejumlah puluhan.
Hal yang sama juga terjadi di wilayah Kecamatan Rowosari. Desa Rowosari mendapat bantuan 442 paket namun ada desa yang masih satu kecamatan yang sama, bantuannya jauh berbeda, hanya sejumlah puluhan.
“Kenapa bisa terjadi? Apakah di desa yang berbeda itu warganya tidak terdampak covid-19. Padahal kita tahu semua, bahwa dampak pandemi covid-19 ini dampaknya merata ke semua lapisan masyarakat,” tanya Dian Alfat lagi.
Selain itu, Dian Alfat juga menanyakan bantuan yang sudah dikirim ke balaidesa-balaidesa di Kecamatan Pegandon.
“Di beberapa balaidesa bansos sudah dikirim tapi kenapa tidak segera dibagikan kepada warga,”
“Ada apa ini? Menunggu siapa ini? bukankah masyarakat sudah menanti bansos itu sampai kepada mereka?”, ungkapnya.
Saat hal itu ditanyakan kepada salah seorang Kepala Desa (Kades), dirinya mendapatkan jawaban, bantuan dapat diberikan kepada warga jika sudah mendapat persetujuan ketua satgas covid-19.
Selaku pengawas dari Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dirinya berharap bansos bisa tepat sasaran dan menekankan agar bansos dari DPP Kendal bisa meng-cover warga yang belum mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah.
Anggota dewan dari Dapil I ini juga mengaku, selaku pengawas dari Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dirinya melihat dan merasakan jika dalam penyaluran bansos bernuansa politik.
“Apakah ini karena menjelang Pilkada? Dari hasil pengecekan di lapangan, saya merasakan adanya nuansa politik di situ,” jelasnya.
Mengingat besarnya anggaran penangan bagi warga yang terdampak covid-19, Muhlisin yang juga anggota Komisi B yang berasal dari PAN berharap agar bansos bisa kembali dianggarkan.
“Dari 286 desa dan kelurahan semua kan belum tercover, jadi kami mohon ini bisa dianggarkan kembali, kasihan desa-desa yang tidak mendapatkan bantuan, saya yaqin warganya juga terdampak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DPP Kendal Sucipto mengatakan, dasar penerima bansos adalah warga yang diusulkan pihak Pemdes lewat bupati dan di disposisikan kepada dirinya untuk mencukupi.
“Kalau ada yang belum menerima bansos bisa diusulkan kembali karena ini belum selesai,” kata Sucipto.
Dikatakan, DPP Kendal menyiapkan 14.000 paket bansos bagi masyarakat yang terdampak dan saat ini sudah terbagikan dikisaran 8 ribuan paket.
Terkait bansos yang sudah ada di beberapa balaidesa di Pegandon, Sucipto mengatakan, bantuan tersebut sudah sampai di sana karena sudah diantar oleh pihak penyedia yang ditunjuk.
“Kita masih butuh proses administrasi dan verifikasi dari petugas kami dan terkait tumpang tindih penerima bantuan atau double seperti warga penerima PKH, menurut kami dimungkinkan boleh,” terangnya.
Rapat Komisi B dengan DPP Kendal dilanjutkan dengan inspeksi mendadak (Sidak) ke Desa Rowosari yang mendapatkan bansos dari DPP Kendal sebanyak 442 paket.(Gus)
