Metro Times (Surabaya) – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo meminta semua kepala Organisasi Perangkat Daerah/OPD di lingkup Pemprov Jatim mendukung percepatan penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah baru. Hal ini penting dilakukan, untuk mempercepat pelaksanaan janji politik kepala daerah terpilih yang telah disampaikan sebelumnya.
“Saya mengajak seluruh kepala OPD untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyiapkan kerangka untuk mendukung RPJMD kepala daerah baru,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Kerja Gubernur dengan Kepala OPD di Kantor Bappeda Prov. Jatim Jl. Pahlawan No. 102-108, Surabaya, Senin (10/12).
Pakde Karwo menjelaskan, RPJMD diharapkan bisa selesai dibahas pada akhir Maret Tahun 2019. Selain itu, dalam RPJMD harus berisi mengenai empat hal wajib dalam pembangunan yaitu kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, dan masalah sosial. “Terdapat bidang dasar dalam hal kesejahteraan masyarakat yang meski tidak disampaikan pada janji politik tapi harus tetap diurusi,” ujarnya.
Ditambahkan, lewat dukungan semua kepala OPD maka konsep RPJMD akan sudah jadi produk dan siap dalam tahap pembahasan usai kepala daerah baru dilantik. Saat RPJMD sudah jadi produk dan pansus sudah terbentuk, maka Perda terkait penerapan RPJMD akan cepat dibuat. “Semua kepala OPD harus sudah menuangkan kerangka programnya sehingga bisa tertuang pada Perubahan Anggaran Keuangan/PAK,” urai Pakde Karwo.
Pakde karwo mencontohkan, saat pelantikan presiden yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober lalu, presiden menjalankan program pembangunan bulan November-Desember. Dimana, program tersebut merupakan program presiden sebelumnya.
“Keputusan perundang-undangan yang menetapkan siklus anggaran seperti ini. Oleh sebab itu diperlukan percepatan untuk memastikan berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan,” ungkap orang nomor satu di Provinsi Jatim ini.
Terkait strategi pembangunan ekonomi Jatim, Pakde Karwo menjelaskan, dilakukan dengan menerapkan konsep Jatimnomics. Konsep ini mengedepankan pendekatan inklusif dengan menghadirkan kebijakan fiskal yang adil dan tepat untuk melayani serta memfasilitasi perekonomian, baik segmen besar, menengah, maupun kecil.
“Konsep ini merupakan trisula strategi pembangunan, yaitu peningkatan basis produksi UMKM, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan/pasar,” ujar Pakde Karwo.
Lewat dukungan yang diberikan Pemprov Jatim, lanjut Pakde Karwo, perkembangan UMKM Jawa Timur setiap tahun juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2006 jumlah UMKM mencapai 4,2 juta dan tahun 2016 telah mencapai lebih dari 12,1 juta UMKM.
“Pencapaian-pencapaian yang diperoleh Pemprov Jatim selama ini merupakan wujud sinergitas dan komitmen yang kuat dari semua OPD di lingkup Pemprov Jatim,” pungkas Pakde Karwo disambut tepuk tangan semua yang kepala OPD yang hadir. (nald)
