Metro Times (Semarang) Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin menilai perusahaan-perusahaan tidak serius melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP). Terutama dalam membantu Pemerintah Provinsi Jateng mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
Wakil Gubernur nampak kecewa karena undangan untuk menghadiri Rakor Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) hanya dihadiri sedikit perwakilan perusahaan. Pada rakor di Kantor Bappeda Jateng, Rabu (23/1/2019), dari 66 perusahaan yang diundang, hanya 25 persen saja yang hadir.
Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin pun menegaskan pihaknya akan memberi peringatan kepada perusahaan yang tidak hadir. Pasalnya, pemerintah mengundang mereka bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk masyarakat.
“Kami minta mereka fokus membantu mengentaskan kemiskinan. Secara fokus ke 14 daerah zona merah kemiskinan di Jateng. Nanti kita bagi, per tahun lima sampai enam kabupaten/kota. Prosentase TJSLP, 60 persen kita arahkan, yang 40 persen silahkan dikelola sendiri,” paparnya.
Gus Yasin menambahkan, sejak
2013-2014 penurunan angka kemiskinan di Jateng sangat drastis dan terbaik di Indonesia. Meski demikian, penurunan itu belum memuaskan bersama, karena luasan pemerintah yang diemban sangat luas dan banyak.
Pemprov sebagai tangan panjang pemerintah pusat, bahu membahu menekan kemiskinan dan pengangguran. Sehingga, FTJSLP menjadi sarana membangun kesepahaman antara pemprov dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan.
“Kami minta juga sering turun ke lapangan, melihat apa yang dibutuhkan sehari-hari masyarakat. Penanganan setiap daerah berbeda, ada ciri khas masing-masing,” tandasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menjelaskan, Rapat Koordinasi Forum TJSLP Prov Jateng bertujuan menyatukan ide untuk membangun provinsi ini, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
Ketua Forum TJSLP itu menegaskan, upaya untuk mempercepat pembangunan daerah tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah. Dunia usaha atau swasta pun harus aktif terlibat. Karena anggaran pemerintah untuk pembangunan hanya berkisar 30 persen.
“Konsep pentahelix dalam hal pembangunan bisa berjalan baik kalau ada sinergi keterlibatan akademisi, pemerintah, dunia bisnis, dan community yaitu media dan masyarakat. Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Karena berdasarkan kajian, dana pemerintah hanya mampu 30 persen untuk membangun, sedangkan sisanya 70 persen dari pihak swasta,” tegasnya.
Sri Puryono menambahkan, prestasi Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari andil dunia usaha yang memberikan bantuan melalui program TJSLP. Bahkan, presentase penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2017-2018 tertinggi secara nasional.
“Sampai Maret 2018 yang dirilis pada September penduduk miskin kita sebesar 3,6 juta orang atau 11,19 persen. Dulu pada waktu awal tahun 2013 saat Pak Ganjar memimpin sebesar 14,48 persen sekarang menjadi 11,19 persen. (Penurunan angka kemiskinan) ini kencang sekali. Kalau peran Bapak/Ibu bisa dimaksimalkan, insyaAllah itu bisa menurunkan (angka kemiskinan),” paparnya. (af/dnl)
