Metro Times (Purworejo) Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019, PMII Purworejo melakukan demo di depan DPRD Purworejo hari ini (28/10). Para mahasiswa ini sengaja memakai pakaian serba hitam sebagai simbol layat (berkabung) dengan melakukan tahlilan di halaman kantor wakil rakyat tersebut.
Dalam orasinya, sejumlah mahasiswa mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak pro rakyat. Aksi demo diawali dengan long march dari Base Camp PMII Purworejo di Jalan Kartini menuju depan kantor bupati. Sekitar 15 menit berorasi mengkritik kebijakan bupati, para mahasiswa melanjutkan aksi ke gedung DPRD.
Sempat terjadi ketegangan antara massa yang ingin masuk ke gedung dewan, akhirnya berhasil ditenangkan oleh petugas kepolisian yang dipimpin Kapolres Purworejo AKBP Indra Kurniawan Mangunsong. Massa akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD, Dion Agasi Setiabudi.
Massa menyampaikan dua tuntutan yakni terkait dengan kebijakan pemerintah daerah merencanakan pembuatan kalender 2020 yang menghabiskan anggaran senilai 2,4 miliar serta sepinya pengunjung di pasar Baledono. “Kebijakan membuat kalender dengan dana milyaran sangat tidak sesuai dengan kondisi kemiskinan di Kabuoaten Purworejo yang mencapai 83.550 jiwa,” terang Ketua PC PMII Kabupaten Purworejo, Purnama Zafi Najibi.
“Menjadi tidak bijak jika di kondisi seperti itu pemerintah menginginkan pembuatan kalender dengan anggaran total mencapai miliaran, ya seharusnya anggaran APBD didahulukan untuk kepentingan yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” katanya.
Dana pembuatan kalender yang hanya untuk sosialisasi capaian pemerintah, seyogyanya bisa dipergunakan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan dan pemerataan infrastruktur.
“Alangkah lebih efisiennya jika sosialisasi dengan memaksimalkan website dan sosial media yang ada,” ungkapnya.
Selain masalah kalender, sepinya Pasar Baledono juga menjadi aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. “Pasar Baledono sepi dari pengunjung disebabkan oleh jalur angkutan umum yang tidak dilewatkan depan pasar Baledono tetapi malah dilewatkan jalur lain,” ujarnya.
“Maka dengan itu kami PC PMII kabupaten Purworejo menuntut kepada DPRD kabupaten Purworejo, segera membatalkan kebijakan pembuatan kalender 2020 dengan anggaran 2,4 M, meminta DPRD untuk segera mewujudkan rencana tata ruang wilayah kabupaten Purworejo yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat serta menghimbau DPRD dan pemerintah agar lebih bijak dalam mengambil kebijakan yang pro terhadap rakyat,” lanjut Purnama.
Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi menerima aspirasi dari para mahasiswa dan berjanji akan secepatnya menyampaikan kepada pihak eksekutif.
“Kami menerima tuntutan tersebut dan akan kami sampaikan ke eksekutif, bahwa tuntutan para mahasiswa dari PMII ini sebetulnya saya juga sepakat terhadap tuntutan yang disampaikan mahasiswa tersebut terkait dengan kebijakan pihak eksekutif,” pungkas Dion. (dnl)
