(MetroTimes)Sidoarjo- Kabar Operasi Tangkap Tangan alias OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Oknum Kepala Daerah yakni Bupati Sidoarjo , Saiful Ilah beserta 3 Orang lainnya yang di duga Sekretaris Daerah ,Zaini, Kepala Dinas Perijinan dan 1 Orang ajudan Bupati Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di benar kan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Seperti yang di lansir oleh detik.com dalam keterangan nya, Filri mengatakan perihal penangkapan Saiful (Bupati Sidoarjo) adalah hasil kerjasama KPK dan Polda Jatim “KPK Kerja sama dengan Polda Jatim. Untuk Pemeriksaan awal dilaksanakan di Polda Jatim”. ujar Ketua KPK baru Firli Bahuri.
Hingga saat ini berbagai awak media masih stanby di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) guna menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. seperti yang di laporkan awak MetroTimes.News.
Sementara itu Ketua LSM Goverment Watch Indonesia (GWI) atau yang lebih akrab di sebut Goverment Watch, Yakni Renaldi Arista menyatakan Kegembiraannya atas Operasi Tangkap Tangan KPK dan Polda Jatim kepada pimpinan tertinggi Kabupaten Sidoarjo yakni Bupati Saiful Ilah.
“Saya turut gembira mas , ini Moment Bersejarah !!! saya juga mengaspresiasi atas Kinerja OTT KPK dan Polda Jatim di Sidoarjo. Harusnya sejak dulu kalau bisa ? karna sudah terlalu banyak dan lama Kebobrokan Akar-Akar Busuk di Pemerintahan Bupati Saiful dibiarkan ? apalagi khususnya di hal Perijinan dan Pengadaan Barang Jasa !!!”. Ujar Pria yang akrab di panggil Rere tersebut.
Lebih lanjut Rere menjelas kan ,berdasarkan Data dan hasil penelusuran LSM GW di Sidoarjo, mengungkapkan bahwa Permainan Oknum-Oknum Mafia Pengadaan Barang Jasa di ULP (Unit Lelang Pengadaan)/LPSE/BLP dan Dinas sudah menjadi hal yang umum, khususnya Bagi Oknum-Oknum Mafia baik Oknum Rekanan,Oknum Pejabat, Serta Oknum SuperHero yang menikmati “Tetesan Madu” dari Kebobrokan di sektor Pengadaan Barang Jasa Pemkab Sidoarjo.
“Silahkan dicek Mas dengan seksama , karena Proyek-Proyek di Pemkab Sidoarjo itu,saya menduga semua sudah di atur , di plot, di bagi-bagi mas, Oknum ini dapat jatah ini, Oknum itu dapat jatah itu, ahkirnya Hasil Pekerjaan mereka Banyak menjadi Temuan BPK dan tidak beres, tidak sesuai Spek dan acak kadul alias Amburadul. LUCU pokoknya ?”Ujar Reredi sertai tawa.
“Nah dengan OTT ini Biar ada Perubahan yang signifikan, karena selama ini Oknum-Oknum Nakal Pejabat Sidoarjo merasa “AMAN” ada bekingan kuat,Tidak pernah di sentuh APH? dan ini di patah kan oleh KPK yang bekerjasama sengan jajaran Polda Jatim menguak Kebobrokan Jajaran Oknum Pemkab Sidoarjo, Terbukti melalui OTT itu.Ben Melek Arek-arek Sidoarjo itu.” tegas Rere lebih lanjut.
Menurut Renaldi Masih banyak kasus- kasus yang belum terkuak ke Publik, coba lihat hasil Audit BPK RI atas RSUD Sidoarjo, Dana Hibah, Dana Bergulir Simpan Pinjam Puluhan Milyar yang tidak jelas rimbanya nya.
Belum lagi Pekerjaan Proyek-Proyek yang tidak sesuai Spek, di terima, di bayar 100%, ketauan BPK, Kembalikan “AMAN” “Gimana ? enak sekali kan ? istilahnya “Nyolong, Ketauan Kembalikan. itu Uang semua mas, Uang Masyarakat Sidoarjo, anehnya nih? Aparatur Hukum lainnya belum menyentuh Kasus-kasus ini ? saya sih berharap segera mencontoh KPK dan Polda Jatim ? tapi terserah mereka, toh itu menjadi tolak ukur Kredibilitas Aparatur Hukum itu sendiri , kita tunggu aja Aksi APH di lingkungan Sidoarjo ?” ujar Pria asal Palembang tersebut.
Berdasarkan Data yang di ketahui MetroTimes.News ,seperti halnya Pemberitaan terkait Hasil Temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur TA 2017 dan TA 2018 atas RSUD Sidoarjo ,baik Bedah Sentral dan Gedung IGD dengan Judul “Suram Pengadaan Barang Dan Jasa RSUD Sidoarjo”
Dalam Temuan Hasil Audit BPK RI TA 2017 dan TA 2018 yang SIGNIFIKAN di Pemerintah Kab. Sidoarjo diantara nya :
- Pembangunan Gedung RPH Modern Dinas PUPR
- Pembangunan TPST Dinas DLHK
- Jasa Konsultasi di Lingkungan Pemkab Sidoarjo
- Bukti Kepemilikan Tanah Beberapa Aset Kemitraan tidak dikuasai
- Revitalisasi Pembangunan Pasar Tulangan Belum Bisa di Manfaatkan
- Piutang yang Macet alias Tidak Tertagih
- Dana Bergulir sebesar Rp11.884.298.664,41 Macet serta Mekanisme Penyetoran
Pokok dan Bunga Kredit Tidak Sesuai Perjanjian - Tindaklanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2013 Terkait Dana
Bergulir Belum Tuntas - Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Belum Memadai Sebesar
Rp21.553.245.110,00 - Sebanyak 1.167 Bidang Tanah Belum Bersertifikat dan Terdapat 2 Bidang
Tanah yang Bersertifikat Atas Nama Pihak Lain
Keren kan Simak kelanjutan di Edisi “USUT KEBOBROKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO ERA BUPATI SAIFUL ILAH”(Bersambung)
