Metro Times (Semarang) Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muthohar mengatakan tata kota dan sistem pengelolaan dinas terkait dalam menangani permasalahan yang ada, khususnya masalah sosial dapat mendukung perkembangan investasi di Kota Semarang.
“Boleh terminal dibangun, bandara dibangun, fasilitas-fasilitas umum diperbaiki. Tapi kalau angka kemiskinan tidak dikendalikan, nilai investasinya akan turun,” katanya.
Muthohar mengatakan hal itu dalam pembukan ‘Focus Group Discussion (FGD) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di UNDIP Inn, Jalan Prof Sudarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/11/2020).
Lebih lanjut ia menjelaskan, adanya orang yang hidup menggelandang di jalan akan membuat para investor enggan berinvestasi bagi pembangunan. “Alhamdulillah setiap laporan selalu ditindaklanjuti dengan cepat. Ada laporan masuk dari Call center 112 atau Bankom langsung ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Dicontohkannya, Ambulans Hebat bisa langsung memberikan pertolongan pertama yang bersifat medis kepada yang membutuhkan bantuan. Bahkan, ketika harus menjalani rawat inap sudah didukung dengan adanya jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kota Semarang. “Dahulu, layanan medis susahnya luar biasa. Sekarang ada Ambulans Hebat, kalau gawat darurat langsung dirujuk ke rumah sakit,” bebernya.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Tri Waluyo mengatakan, mulanya ketika Perda Kota Semarang nomor 5 Tahun 2014 tentang penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Telantar (PGOT) diterapkan mengalami banyak kendala. Sebab, ternyata permasalahan di Dinsos sangat kompleks. “Ternyata permasalahannya tidak hanya satu, ada banyak PPKS yang harus ditangani, ditambah lagi ada anak rentan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya Tim Penjangkauan Dinas Sosial (TPD) Kota Semarang dibentuk pada tahun 2017 lalu. “Ini hasil diskusi dengan potensi-potensi yang ada di Dinsos. Pencetusnya itu Mbak Tiwi (Koordinator TPD, Dwi Supratiwi,red).
Lebih lanjut Tri menjelaskan, peran TPD dalam menjangkau kelayan (istilah penerima manfaat Dinsos,red) yang seolah tak kenal waktu sebagaimana Tim Reaksi Cepat (TRC). Sehingga, kepercayaan masyarakat terus meningkat.
“Ada banyak laporan yang seharusnya masuk ke Satpol PP juga masuk ke TPD. Ini karena langsung ditindaklanjuti dengan cepat, kepercayaan masyarajat juga meningkat,” tandasnya.
FGD, diikuti oleh perwakilan dari semua unsur yang terlibat dalam menangani masalah sosial. Di antaranya TPD, Ambulan Hebat, pengelola panti asuhan, dan sebagainya. (af)
