METROTIMES, SORONG – Sekarang ini dengan menggunakan teknologi baik itu melalui Smartphone, Laptop atau pun sarana lainnya, sangat mudah mencari informasi. Namun informasi-informasi tersebut perlu disaring sebelum anda gunakan untuk kepentingan. Otentifikasi data/informasi perlu diketahui dengan cara melakukan verifikasi ke sumbernya.
Di daerah kabupaten (mungkin juga pada perkotaan) sangat banyak ditemui masyarakat tidak memahami susunan organisasi pemerintahan. Khususnya susunan organisasi pada Kementerian dan Lembaga Negara. Akibatnya sering terjadi hal yang keliru. Misalnya pada lingkungan Kementerian Pertanian sering dijumpai kelompok tani penerima bantuan tidak berani menyebut nama Direktorat mana yang memberikan bantuan yang mereka terima, mungkin karena takut salah atau karena tidak tahu sama sekali. Ketika diwawancara, mereka hanya menyebut bahwa bantuan itu dari pemerintah. Petani sering bingung kalau ditanya apakah bantuan itu dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat. Lebih bingung lagi kalau ditanya dari direktorat mana?
Ketidaktahuan masyarakat ini sering digunakan para kepala daerah untuk meningkatkan popularitasnya dengan cara mengatasnamakan bantuan dari pemerintah pusat ke daerahnya seolah-olah ada karena keberhasilannya. Padahal sebagian besar daerah masih minim penghasilan (alias PADnya rendah) dan postur APBDnya masih mayoritas ditopang dari pusat. Inilah salah satu faktor yang menimbulkan penilaian semu terhadap keberhasilan seorang kepala daerah. Ada daerah yang PADnya hanya dibawah 10% dari total APBD dan keadaan seperti itu sudah berlangsung bertahun-tahun sejak kepala daerahnya menjabat tanpa ada peningkatan yang berarti. Namun sang kepala daerah dicitrakan berhasil bahkan disebut-sebut sebagai kepala daerah terbaik, bahkan dijuluki bapak pembangunan di daerahnya. Tujuannya hanya untuk popularitas dengan pemenangan pilkada periode berikutnya. Ini adalah pembodohan dan harus diatasi bersama.
Agar masyarakat lebih cerdas, maka Pers harus berani menyuarakan kebenaran. Pemerintah pusat dan daerah harus ikut mendukung dengan membuka informasi sumber-sumber anggaran pembangunan dalam setiap kegiatan. Dengan demikian maka masyarakat dapat menilai keberhasilan seorang kepala daerah. (HP/HB)
