Metro Times (Surabaya) – Pimpinan beberapa partai besar menyatakan sikap untuk meminta Bawaslu Surabaya untuk menghentikan dan menghitung ulang suara Pileg di tingkat PPK. Permintaan ini disampaikan oleh Mushafak Rauf ketua DPC PKB Surabaya, Sutadi ketua DPC Gerindra Surabaya, Edy Rahmat ketua DPC Hanura, Cahyo Siswo Sekretaris PKS Surabaya, dan Otman Ralibi ketua Lakumham PKB Surabaya, yang diadakan di Surabaya, Dini hari Sabtu (20/4).
Mushafak Rauf ketua DPC PKB Surabaya mengatakan, kami telah menemukan adanya kecurangan dalam Pemilu Legislatif 2019 di Surabaya dengan cara penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Penguasa yang masif di beberapa TPS di Surabaya dengan presentasi 24% dari seluruh TPS yang berjumlah 8146 TPS.
“Selain di lakukan secara masif dan penggelembungan suara kelihatannya hampir sama antara kisaran 20 atau 30 suara yang di ambil per TPS,” cetus Mushafak.
“Pimpinan beberapa Partai yang hadir ini karena merasa di rugikan dengan kecurang ini sepakat untuk minta di stop penghitungan yang ada di PPK. Dan minta untuk seluruh kotak suara untuk di hitung ulang. Buka kotak lihat C Plano,” papar Mushafak.
Minta Bawaslu yang punya kewenangan untuk segera menghentikan proses penghitungan yang ada di PPK, lanjut Mushafak, karena nanti seperti apa mekanismenya sesuai kesepakatan yang akan dibangun oleh saksi-saksi yang di tingkat PPK untuk menghitung ulang dan buka plano.
Jika tetap dilaksanakan penghitungan di PPK upaya kami sudah ada Lakumham masing-masing seluruh partai, tentu kita mengacu kepada peraturan KPU yang sudah di berikan kepada kita.
“Sangsinya berat sekali, kalau ada partai yang secara masif melakukan pelanggaran seperti itu bisa-bisa kena Diskualifikasi atau dia kena pidana. Lakumham masing-masing sudah punya pasal-pasal yang mengenakan itu,” ucapnya.
“Kami selain melapor ke Bawaslu Surabaya, kami juga tetap melaporkan ke DKPP, Bawaslu Pusat. Karena ini masif kita tidak tinggal diam bahwa pelanggaran yang bersifat pidananya juga harus di proses. Ini pelajaran yang sangat berharga yang harus dilakukan oleh Surabaya, kota Perjuangan kok gayanya begini, bukan perjuangan itu, mletoan itu,” jelas Mushafak.
A H Tony sekretaris partai Gerindra, mengatakan, saya yakin Partai Pengusaha yang melakukan penggelembungan suara untuk memenangkan Calegnya. Saya temukan itu yang terbanyak, kalau satu dua mungkin bisa dikatakan kekeliruan karena sudah terlalu payah. Tetapi ini merata dan masif berkisar 20 sampai 30 suara yang di ambil.
Cahyo Siswo sekretaris PKS Surabaya mengatakan, pada malam hari ini kami juga menyampaikan temuan-temuan seperti itu. Temuan-temuan salah perhitungan atau ditambahkan. Cuma untuk kemudian itu diproses menjadi suatu kecurangan atau hal yang lebih masif lagi, kita harus mempelajarinya lebih lanjut bersama advokat kami yang telah kami siapkan.
“Kita harus mengedepankan pemilu jujur dan adil. Bagi kami itu yang paling penting sehingga proses-proses yang kita kerjakan sekarang dalam demokrasi ini berjalan baik,” ucap Cahyo.
Otman Ralibi, Ketua Lakumham PKB, mengatakan berdasarkan temuan-temuan dan laporan dari saksi-saksi yang mewakili masing-masing partai itu, terdapat banyak pelanggaran, diantara pelanggaran itu adalah penggelembungan suara. Dan bukti-bukti yang dilaporkan itu nanti akan ditunjukkan kepada Bawaslu. Dan itu terjadi tidak hanya di satu dua TPS saja, itu terjadi dibeberapa TPS, hampir diseluruh Dapil di Surabaya.
“TPS yang di temukan sangat banyak, dan kami mengindikasikan sangat masif, kalau kecurangan ini begitu masif maka sulit kita mengatakan bahwa ini kelalaian, dan ini kesengajaan terang bendera,” cetusnya.
Edy Rahmat ketua DPC Hanura Surabaya, mengatakan menyikapi permasalahan yang disampaikan, kami juga menemukan hal-hal seperti itu, karena kita mempunyai satu kesamaan, dan oleh karena itu kita harus bicarakan bersama, karena saya sendiri belum mempelajari sejauh mana kelalaian ini. Kalau tadi dibilang kelalaian itu satu dua, ini kelihatannya lebih banyak. Artinya jangan sampai satu yang kita temukan, dua yang ditemukan itu bertambah lagi di partai-partai yang lain.
Sutadi ketua DPC Gerindra Surabaya, menjelaskan, ada satu contoh bentuk penggelembungan dan pengurangan suara, kalau ada di partai rata-rata itulah penjumlahannya selalu lebih besar, dan selisihnya rata-rata kurang lebih 20 21 20 dan sekitarnya. Tapi satu sisi ada partai yang suaranya misalkan seharusnya 16 tapi ditulis 6, ini disisi lain di partai lain.
“Malam ini kami ketemu, karena semua merasa akan menjadi korban, korban yang kemudian mendorong kami untuk bertemu malam ini. Dan dari semua pembicaraan kami memastikan semua partai memiliki bukti yang sama, itu yang nanti akan kami jadikan alat bukti, ketika kami akan melaporkan baik ke Bawaslu, dan tentu saja kami berharap ini bisa menjadi pidana pemilu, karena ini menyangkut hal yang serius. Saya pikir hari-hari ini demokrasi sudah tidak seperti dulu lagi,” pungkas Sutadi. (nald)
