Metro Times (Purworejo) Upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk sosialisasi capaian pembangunan melaui media kalender 2020 menuai kritik dari sejumlah pihak. Pasalnya desain kalender dinilai sarat dengan kepentingan politis dan tidak mencerminkan format sosialisasi maupun informasi publik.
Mencuatnya informasi, desain kalender 2020 milik Pemkab Purworejo itu akan dicetak dalam format empat halaman. Dimana isi dari setiap halaman akan didominasi foto Bupati Agus Bastian. Foto kegiatan organisasi pemerintahan daerah juga dikabarkan banyak yang memuat kegiatan bersama antara instansi terkait dan bupati.
Rencana pencetakan kalender yang sampai menelan anggaran senilai Rp 2,4 Milliar itu mengandung motif politik. Alasan sosialisasi capaian pembangunan yang menjadi dasar pembuatan kalender juga tidak tepat.
“Motif kalender tetap untuk politis untuk menyongsong 2020 Pilkada karena isi kalendernya didominasi oleh foto-foto Bupati Agus Bastian. Sosialisasi capaian kinerja itu hanya alasan saja, karena katanya sosialisasi tetapi isinya (didominasi,red) fotonya dia semua,” kata mantan politisi senior, Angko Setiyarso Widodo, saat dikonfirmasi metrotimes melalui sambungan WhatsApp.
Selain itu, menurut Angko, anggaran pencetakan kalender yang mencapai Rp 2,4 Milliar dinilai terlalu besar. Uang sebanyak itu harusnya dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti rehab ruang kelas rusak, atau untuk program penanganan kemiskinan.
“Di Purworejo ini jumlah desa yang miskin banyak, bahkan menjadi satu daerah dengan jumlah desa miskin terbanyak yang masuk zona merah. Kok yo bisa malah malah anggaranya diprioritaskan untuk kalender. Masyarakat butuh disejahterakan, bukan diberi kalender,” ujarnya.
Kritik senada juga terkait rencana pencetakan kalender juga disampaikan Ketua DPRD sementara, Dion Aghasi. Ia mempertanyakan, mengapa program ini baru dilakukan diwaktu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan tahun 2020 mendatang.
“Kami sangat mendukung kegiatan sosiasilasi capaian pembangunan daerah, hanya mengapa media sosialiasi menggunakan kalender dengan anggaran sebesar itu baru dilakukan sekarang (tahun ini,red). Ini kemudian yang menimbulkan pertanyaan karena mendekati tahun politik,” ungkapnya.
Sebagai mantan birokrat yang pernah menjabat Sekda Purworejo, Akhmad Fauzi, menilai kebijakan Pemkab Purworejo mengenai pencetakan kalender dengan maksud sosialisasi kinerja merupakan hal yang wajar. Pasalnya, pemerintah memang memiliki kewajiban memberikan informasi pada publik.
“Kalau dari sudut kebijakanya itu wajar, karena pemerintah juga diwajibkan memberikan informasi kepada masyarakat. Tentu niat sosiasialisasi juga harus sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya sosialisasi ya yang dipajang rencana dan hasil kinerja pemerintah, bukan pejabatnya,” katanya.
Mengenai desain undangan, Fauzi menyarankan kepada Pemkab Purworejo untuk meminimalisir foto-foto pejabat khususnya bupati, wakil bupati, atau pejabat teras lain supaya kebijakan untuk mencetak kalender ini tidak dinilai bermodus politik.
Sementara itu Sekretaris Daerah, Said Romadon membantah adanya unsur politis dalam pembuatan kalender tersebut. Adapun dominasi foto bupati, itu karena bupati sebagai lambang pemerintahan daerah. “Tidak ada niat lain kecuali untuk sosialisasi dan edukasi,” katanya. (dnl)
