Sidak Data Bansos, Komisi D Malah Dibuat Prihatin Melihat Kondisi Kantor Dinsos

0
356
- iklan atas berita -

Metro Times Kendal – Inspeksi Mendadak (Sidak) yang digelar Komisi D DPRD Kendal ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengurai permasalahan penyaluran bantuan sosial yang ditengarai masih banyak ditemukan salah sasaran berujung rasa keprihatinan.

Rasa prihatin pihak legislatif muncul setelah melihat kondisi bangunan perkantoran mitra OPDnya yang dindingnya mengalami retak-retak.

Niatnya, Sidak pimpinan dan anggota komisi D yang diterima oleh sekretaris dinas sosial beserta jajarannya digelar untuk membahas sejumlah program yang dilakukan oleh dinas sosial.

Ketua Komisi D DPRD Kendal Mahfud Shodiq mengaku bahwa, sidak yang dilakukan untuk menyoal data kemiskinan yang menjadi acuan penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah.

“Sampai hari ini di lapangan masih banyak ditemukan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya, senin (3/8/2020).

ads

Di sela kunjungan ke Dinas Sosial, komisi D menemukan beberapa bangunan perkantoran yang sudah tua itu mengalami retak-retak di beberapa dindingnya. Menurut Mahfud, kondisi tersebut dapat membahayakan para pegawainya. Kekhawatiran ini rupanya juga dirasakan oleh para pegawai setempat.

“Dari tadi kita bicara data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial. Soal ini akan terus kami pantau agar dapat dilakukan pembenahan. Tapi kami juga prihatin, di depan mata sendiri, ternyata Dinas Sosial ini justru perlu diperhatikan. Semoga dalam anggaran tahu depan dapat diprioritaskan. Karena ini tidak hanya menyangkut kenyamanan kerja, tapi juga keselamatan para pegawai,” pungkas Maffud.

Selain Dinas Sosial, Komisi D mengunjungi mitra OPDnya yang lain, yakni Dinas Ketenagakerjaan. Kunjungan dalam kabupaten ini dilakukan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan legisliatif kepada eksekutif.

Sementara itu, Sektretaris Dinsos Kendal, Masyhuri, menerangkan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data melainkan hanya memverifikasi data yang sudah muncul dari pemerintah pusat.

“Tidak adanya wewenang itu menghambat pembaharuan data pada beberapa program penyaluran bantuan dari pemerintah, contohnya Program Keluarga Harapan (PKH),” ujarnya.

Selain itu, disampaikan ke depan angka kemiskinan di kabupaten Kendal dimungkinkan akan mengalami penambahan. Hal ini mengacu pada penambahan Basis Data Terpadu (BDT) oleh Kementrian Sosial.(Gus)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!