- iklan atas berita -

 

 

Metro Times (Surabaya) – Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengadakan Rakernas ke-3 dan Halal Bihalal di hotel Bumi Surabaya,(3/7/2019).

Khoiri Soetomo Ketum GAPASDAP mengatakan, kita berharap agar pemerintah memenuhi kebutuhan transportasi penyeberangan, karena ke depan akan semakin cepat dan semakin besar, apalagi dibangunnya jalan tol Trans Jawa dan jalan tol Trans Sumatera maka tidak bisa lagi menggunakan cara biasa harus ada restrukturisasi yang betul-betul cukup besar.

ads

Seperti yang saya katakan tadi kepada bapak Dirjen Perhubungan Darat, Lanjut Khoiri, bahwa ada kekurangan dermaga yang cukup banyak. Disampaikan juga oleh Bapak Bambang Haryo anggota DPR komisi 5, dimana tarifnya yang sangat tidak memadai karena bagaimanapun juga kami adalah satu-satunya industri transportasi yang tarifnya sangat rendah bahkan selama 2 tahun terakhir.

“Kita tidak menginginkan tarif yang mahal, namun tarif yang sesuai dengan rasa keadilan, apalagi dua tahun ini tidak ada penyesuaian tarif. Sementara angka inflasi tiap tahunnya cukup tinggi, ditambah lagi lemahnya valuta asing yang juga tinggi, serta biaya operasional kapal yang sangat tinggi karena banyaknya ijin,” paparnya.

“Karena sudah dua tahun ini tidak ada penyesuaian, kami usulkan kenaikan 18%, kami semata-mata ingin menjaga keberlangsungan hidup dan menjamin standar keselamatan,” pintanya.

Kami juga minta ada keseimbangan antara demand dan supply, jangan sampai pemerintah memberikan ijin yang terlalu banyak, karena dengan ijin banyak akan mempeburuk dari sisi perusahaan karena jaminan keselamatan akan tergadaikan,” terangnya.

Bambang Haryo, anggota DPR RI Komisi V, mengatakan angkutan penyeberangan ini sangat strategis karena transportasi ini melayani di lima lintas komersial dari 200 lintas. Dan transportasi penyeberangan ini mengangkut 30 juta penumpang dan kurang lebih sekitar 60 juta ton barang yang di angkut. Ini luar biasa.

“Di Rakernas Gapasdap ini saya bisa menyampaikan bahwa anggaran yang diberikan kepada Direktorat LLAJP terhitung sangat kecil, karena hanya sekitar 20% dari total anggaran yang ada di Perhubungan Darat. Dan Perhubungan Darat masuk dalam 15%dari total anggaran yang ada di Kementerian Perhubungan,” papar Bambang.

Menurut Bambang Haryo,”Anggaran ini sangat kecil sekali, sehingga pembangunan infrastruktur yang harusnya segera di bangun oleh pemerintah, mengalami kelambatan. Jumlah kapal sudah sangat cukup, bahkan lebih dari maksimalnya. Tetapi prasarananya mulai dari Dermaga, kedalaman alur, kurang di perhatikan oleh pemerintah, sehingga terjadi keterbatasan pelayanan. Akhirnya dari 70 kapal yang ada di Merak-Bakahuni itu yang bisa beroperasi hanya 28 kapal, akhirnya pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat lambat.

“Kita dorong kepada pemerintah untuk anggarannya di angkutan penyeberangan yang strategis ini dinaikkan, dan juga angkutan sungai dan danau. Tetapi angkutan penyeberangan lebih di perhatikan lagi, lebih di cukupkan, karena banyak sekali infrastruktur dermaga yang belum memenuhi syarat dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas,” pungkasnya. (nald)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!