Metro Times (Purworejo) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dinilai kurang cermat sehingga banyak warga terdampak Covid-19 tidak menerima bantuan. Kondisi itu disikapi sejumlah perwakilan warga dengan mendatangi balai desa setempat untuk mempertanyakan validasi data dan meminta pihak pemerintah desa melakukan revisi, Selasa (2/6).
Yulianto (46), warga RT 2 RW 4 Dusun Sembuh Desa Kebon Gunung, menyebut masyarakat kecewa dengan pihak desa yang terkesan kurang transparan dalam menyalurkan bantuan. Pasalnya, banyak masyarakat yang membutuhkan tidak terdata. Padahal persentase Dana Desa untuk BLT belum mencapai batas maksimal yang ditentukan, yakni tiga puluh persen dari DD.
“Kami hanya ingin tahu, kriteria yang dapat seperti apa, dan anggaranya ada berapa, kok yang dapat cuma 48 kepala keluarga. Padahal warga yang terdampak korona ini kan banyak sekali. Kami minta data penerima direvisi dan kuota penerima ditambah,” sebutnya.
Aksi protes masyarakat ini diterima oleh perwakilan desa, Avif Sulaiman selaku Sekdes didampingi perangkat desa, Babhinsa Koramil Loano dan petugas Polsek setempat. Hadir satu orang anggota sekaligus Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badiono, sebagai penengah antara masyarakat dengan pemerintah desa.
Menurut Badiono (67), musyawarah antara masyarakat dan pemerintah desa membuahkan beberapa hasil. Antara lain pemerintah desa diminta transparan dalam menyalurkan bantuan. Masyarakat akan dilibatkan dalam menentukan data penerima bantuan. Kuota penerima bantuan ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keuangan desa.
“Data penerima saya minta ditempel di tempat-tempat umum supaya masyarakat tahu, jadi tidak seperti ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Avif Sulaiman (40) menjelaskan bahwa selama ini pemerintah desa telah melakukan pendataan dengan teliti. Namun karena keterbatasan sumber daya desa, ada beberapa yang terlewat.
Menurutnya, pada penyaluran BLT DD tahap satu ada sebanyak 48 KK sudah mendapat bantuan senilai Rp 600.000, yang akan diberikan tiga kali selama tiga bulan. Pada tahap kedua bulan Juni ini, pihaknya akan menambah kuota penerima bantuan sesuai dengan kriteria masyarakat yang membutuhkan.
“Data yang kita usulkan ada tambahan 99 KK. Harapannya dapat menerima bantuan pada tahap dua,” jelasnya. (dnl)
