Metro Times (Surabaya) – Rapat koordinasi mengenai Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2017 di Aula Majapahit Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan R Wiwin Istanti Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Selaku Narasumber yaitu Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan, Sudarto. Peserta rapat koordinasi ini adalah para Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dari 15 KPPN dan para Kepala BPPKAD / BPKAD Provinsi / Kabupaten / Kota di wilayah Jawa Timur dari 38 Kabupaten / Kota.
Soekarwo Gubernur Jawa Timur mengatakan, program President Jokowi – JK adalah membangun dari pinggiran dan hari ini Bu Kanwil dan dua Direktur dari kantor Perbendaharaan pusat ingin melihat apakah kegiatan bantuan ke pedesaan itu sesuai dengan waktunya tepat atau tidak, karena kalau sudah tepat maka realisasinya juga akan mendorong pembangunan pedesaan.
“Kami ada sedikit usul yang kongkrit agar sementara ini dibuat Specifik Grant. Diarahkan agar cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ,jangan sampai nanti cuma menjadi fisik, pematangpun di paving, ” ucap Soekarwo.
R. Wiwin Istanti Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur Kementerian Keuangan menambahkan, Rakor ini ada tiga tujuan yaitu, membangun pemahaman yang sama antara Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan yang menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa dengan Pemda artinya BPPKAD/BKD/BPKAD, agar ada persamaan persepsi sehingga ketika mengajukan untuk pencairan DAK Fisik dan Dana Desa tidak mengalami kendala.
Lanjutnya, tujuan ke dua mengevaluasi penyaluran tahap pertama, yang sudah selesai disalurkan melalui 15 KPPN di lingkup Jawa Timur. Untuk DAK Fisik Triwulan I dan Dana Desa Tahap I akan dievaluasi penyalurannya untuk mengetahui apa yang menjadi kendala, ini akan menjadi bahan perbaikan kedepan. Tujuan ke tiga melakukan pemantauan artinya untuk mengetahui sudah sejauh mana kesiapan Pemda didalam menghadapi penyaluran triwulan ke dua, karena waktunya sudah sangat sempit ,masuk awal Bulan Juli.
“Tiga kegiatan itu yang akan kami lakukan ,tujuannya Kementerian Keuangan bisa menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa secara tepat waktu dan tepat jumlah, ” ucap R. Wiwin. (nald)
