METRO TIMES ( Ambon ) Mencuat lagi di permukaan publik, pasca pemeriksaan APIP dan BPK RI perwakilan Maluku di salah satu penginapan ternama di kota Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, baru – baru ini sebanyak 92 Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa terkait dugaan penyalahgunaan ADD dan DD di Seram Bagian Barat.
Dari hasil pemeriksaan tersebut yang berlangsung selama kurang lebih dua Minggu, di ketahui semua Kepala Desa di Seram bagian Barat ada banyak temuan yang ternyata penggunaan ADD dan DD di ketahui banyak yng tidak ada pertanggungjawaban sama sekali.
Hal ini terungkap setelah awak Media ini berhasil mengumpulkan informasi dari sumber terpercaya yng saat dalam pertemuan awal sebelum pemeriksaan di laksanakan bahwa ternyata mantan Pejabat Kepala Desa Watui JL tahun 2018 di duga menggelapkan DD dan ADD sebesar kurang lebih 800 juta sekian.
Saat pemeriksaan yang di lakukan saat itu, JL tidak bisa mempertanggungjawabkan bukti belanjanya dalam penggunaan uang tersebut.
Kepala Inspektorat SBB Indra Maruapey yang di konfirmasi beberapa waktu lalu menjanjikan akan segera memberikan informasi terkait dugaan tersebut, namun sangat di sayangkan hingga berita ini tayang Indra yang di konfirmasi kembali beberapa kali namun tidak merespon sedikitpun konfirmasi awak Media ini.
Jaksa Diminta segera audit JL mantan pejabat Desa Watui tahun 2018 yang adalah juga salah satu ASN di Kantor Camat Elpaputih saat ini, 800 juta sekian habis hilang tak punya arah, dengan dalil bahwa toko yang belanjakan kebutuhan Desa sudah tutup akibat bangkrut pemilik toko-nya juga sudah tidak ada toko sudah di kosongkan.
Alasan tersebut sangat tidak rasional dan tidak masuk akal, sehingga Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat diminta segera usut tuntas kasus dugaan penggelapan ADD dan DD Desa Watui, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram bagian Barat.
