- iklan atas berita -

METRO TIMES ( Ambon ) Persetujuan ini ditetapkan usai rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh wakil ketua Asis Sangkala, didampingi ketua DPRD Lucky Wattimury dan dua wakil ketua, Melkianus Sairdekut dan Rasyad Effendi Latuconsina. dalam rangka penyampaian fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 disaksikan juga oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno di ruang rapat Paripurna DPRD Maluku- Karpan Ambon, (29/08/2022)

Dari sejumlah kata akhir fraksi yang disampaikan sebagian besar memberikan apresiasi terhadap pencapaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Maluku tiga tahun berturut-turut, namun disertai catatan kritis yang menjadi fokus pada pelaksanaan APBD 2021.

Catatan kritis tersebut datang dari fraksi Golkar yang disampaikan langsung ketua fraksi Anos Yermias, yang menyoroti persoalan kemiskinan di Maluku yang hingga kini masih belum terpecahkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

“Intervensi APBD 2021 belum mencerminkan keberpihakan pada angka kemiskinan, masih terdapat beberapa daerah yang hingga kini masih tergolong miskin ekstrem,” beber Yermias.

Untuk itu sebut Yermias, fraksi Golkar meminta di tahun-tahun mendatang Pemda mampu merevitalisasi kebijakan agar pro terhadap kemiskinan, terutama kebijakan terkait sektor pendidikan dan kesehatan.

ads

Hal serupa disampaikan fraksi PKS Maluku melalui Rostina yang menyoroti terkait kebijakan penghapusan status pegawai honorer, yang secara langsung akan berdampak pada melonjaknya angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku.

“Pemerintah daerah perlu memikirkan alternatif sehingga pemutusan status guru kontrak ini jangan sampai berdampak pada lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku,” pinta Rostina.

Menanggapi catatan fraksi tersebut, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyatakan, Pemda akan semaksimal mungkin merealisasikan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

“Kami sadari sungguh banyak kekurangan dalam APBD tahun 2021, utamanya karena refocussing anggaran dari pusat hingga daerah, dan berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengalami perubahan yang signifikan, ” Tutupnya. Eda L

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!