METRO TIMES ( Ambon ) Saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dalam melakukan pengawasan baru ini di Kabupaten Seram Bagian (SBB) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) banyak sekali temuan, berbagai proyek dikerjakan dinas terkait dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tidak berjalan dengan diharapkan.
Pernyataan ini disampaikan wakil ketua komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hatta Hehanussa, kepada wartawan media ini di balai rakyat karang panjang Ambon Kamis (24/3) saat pihaknya bersedia memberikan komentar soal berbagai proyek asal-asalan dikerjakan pemerintah daerah jadi bahan untuk dievaluasi.
” Pengawasan Komisi III DPRD Provinsi Maluku baru dua kabupaten
Yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), di SBB kita telah mengawasi proyek ruas jalan Kairatu ke Hunitetu adalah proyek dianggarakan APBD Provinsi Maluku begitu juga jalan antara Kota Piru ke Negeri Loki,” jelas Hehanussa.
Menurut Hehanusa, ruas jalan Kairatu ke Hunitetu baru saja proses pengaspalan serta penimbunan bahu jalan disertai saluran tapi kita pahami soal anggaran belum mencukupi untuk pekerjaan selesai untuk itu diharapkan pada masyarakat daerah itu bersabar dan sebagai wakil rakyat tentunya kita akan perjuangkan sampai selesai pekerjaan jalan tersebut tapi mengingat kondisi APBD Provinsi Maluku sangat terbatas tapi komitmen perjuangan harapan masyarakat tetap kita kawal sampai tuntas.
“Pengawasan kita di SBB kita juga menemukan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan anggaran tentu setelah kita temukan berbagai persoalan di lapangan terkait soal anggaran untuk berbagai kegiatan penting masyarakat itu menjadi catatan yang pada akhirnya menjadi hasil evaluasi dari pengawasan dewan dan disampaikan kepada pihak terkait segera menindak lanjuti, contohnya jalan Kairatu ke Hunitetu sebagaian ruas jalan sudah dilaksanakan sampai ke tahap pengaspalan tapi rusak akibat hujan tentunya dewan akan memberikan perhatian pada dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan,” jelas Hehanusa.
Lebih lanjut kata Hehanusa, kita juga melakukan pengawasan proyek yang dikerjakan APBD Provinsi Maluku tahun 2021, nanti kami akan sampaikan setelah selesai pelaksanaan pengawasan di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, sedangkan pengawan di KKT bertepatan dengan KKT sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku tapi tidak menyudutkan semangat dewan untuk melakukan berbagai pengawan di KKT.
