Metro Times (Purworejo) Bupati Purworejo, Yuli Hastuti memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
“Untuk tahun ini ada 48 desa yang menjadi target sasaran penghapusan. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat 111 jiwa,” kata Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Akhmad Jainuddin, Selasa (3/9).
Ia menjelaskan, berdasarkan data P3KE Kemenko PMK angka kemiskinan di Purworejo merata di seluruh desa dan kelurahan dengan jumlah yang bervariatif. Dari data P3KE 2023 tercatat sebanyak 116.266 jiwa namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi terdapat 9.750 atau 1,36 persen diantaranya masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang masuk dalam klasifikasi desil 1 serta desil 2.
“Dari angka 9.750 itu bupati perintahkan agar kami agar mencari dengan melakukan verifikasi serta validasi ulang. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan,” kata Jainuddin lagi.
Dalam verifikasi itu diperoleh sebanyak 48 desa dari seluruh wilayah kecamatan di Purworejo yang masuk dalam prioritas sasaran penghapusan. Setiap kecamatan dipilih tiga desa/kelurahan yang mana tiga desa/keluaran itu memiliki angka kemiskinan ekstrem paling tinggi.
“Total ada 111 jiwa yang menjadi prioritas sasaran untuk tahun 2024. Ini tersebar di seluruh kecamatan, terbanyak berada di Kecamatan Bruno, disusul Pituruh serta Kecamatan Purworejo,” sebut Jainuddin juga.
Selain miskin ekstrem sesuai klasifikasi desil 1 dan 2 dari hasil verifikasi yang dilakukan bersama Pemdes didapat beberapa aspek lain yang turut menjadi perhatian serius Pemkab Purworejo. Meliputi aspek ketersediaan jamban, rumah layak huni, akses air bersih, ketersediaan sumber listrik, anggota rumah tangga yang tidak bekerja, anak tidak sekolah serta aspek disabilitas.
“Dari verifikasi itu masih ditemukan 554 rumah tidak layak huni, yang belum punya sumber listrik ada 735, disabilitas 416, anggota rumah tangga tidak bekerja 829, anak tidak sekolah 220 orang,” ungkapnya.
Maka demi mempercepat penghapusan angka kemiskinan ekstrem di daerah ini bupati memerintahkan seluruh OPD terlibat untuk melakukan pendampingan masing-masing dua desa. Pendampingan itu dari penyusunan perencanaan hingga suport kegiatan dengan mengkolaborasikan sumber-sumber pembiayaan dari APBN, APBD hingga dana corporate social responsibility (CSR).
“Seperti di Dinsos kami terus mengawal bantuan PKH yang bersumber dari APBN. Kami juga mengawak nantuan non tunai, kami akan cek agar warga yang masuk daftar miskin eskrim terakomodir,” imbuhnya.
Selain program bantuan pemerintah pusat dan daerah, menurut Jainuddin, Pemdes pun dapat mengalokasi sebagai dari dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga yang benar-benar membutuhkan, termasuk program padat karya serta bantuan rumah tidak layak huni.
“Untuk CSR sejauh ini ada bank Jateng dan Baznas yang sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.(tyb)
