Metro Times (Purworejo) Kebijakan realokasi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya penanganan virus Corona (Covid-19) mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Purworejo. Bahkan, FPG juga mendorong percepatan realisasinya oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.
“Fraksi Partai Golkar mendukung penuh realokasi anggaran daerah untuk kepentingan penanggulangan pandemi Covid-19,” kata Ketua FPG, Rani Summadiyaningrum, didampingi Sekretaris Fraksi, Rohman, ditemui awak media di Gedung DPRD Purworejo, Senin (30/3).
Menurut Rani, upaya realokasi anggaran merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Karena itu, pihaknya meminta agar rencana realokasi anggaran yang kini tengah dibahas badan anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera diputuskan dan direalisasikan.
“Penanganan virus Corona membutuhkan penanganan khusus dengan anggaran yang tidak sedikit,” sebutnya.
Dalam rapat Banggar DPRD bersama TAPD pada Senin (30/3) direncanakan pemerintah akan melakukan realokasi anggaran sebesar Rp37 Miliar guna mempercepat proses penanganan virus Corona. Dengan realokasi anggaran tersebut, penanganan Covid-19 akan lebih maksimal demi kepentingan masyarakat.
Menurut Rani, anggaran tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung penuh upaya penanganan dan pencegahan virus corona. Khususnya pengadaan alat dan fasilitas screening test Corona, penambahan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan, penambahan fasilitas rumah sakit, pengobatan pasien Corona.
“Serta upaya-upaya menangkal penyebaran virus Corona,” ungkapnya.
Rohman menambahkan, FPG mendorong pemerintah untuk segera membuat posko-posko kesehatan dengan alat medis yang memadai di setiap kecamatan. Hal itu mengingat semakin bertambahnya jumlah pemudik yang mulai memadati Kabupaten Purworejo.
“Kami juga nantinya akan melakukan pengawasan secara penuh agar anggaran tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal itu mengingat anggaran yang akan digunakan cukup besar,” jelasnya.
Rohman juga mendukung rencana TAPD untuk merealokasi anggaran khusus bagi masyarakat bawah yang terdampak kebijakan social distancing. Menurutnya, selain dari APBD, banyak peluang untuk memasukan sumber lain.
“Misalnya sebagai bentuk kepedulian kita, untuk tahun ini kita usulkan untuk anggaran kunjungan anggota DPRD ke luar negeri dinolkan. Diharapkan dari eksekutif juga tidak ada,” tandasnya. (dnl)
