- iklan atas berita -

Metro Times (Purworejo) Menghadapi ancaman resesi global di tahun 2023, Komisi 3 DPRD Kabupaten Purworejo mendorong adanya penguatan sektor ekonomi kerakyatan di Kabupaten Purworejo. Upaya penguatan itu dapat dilakukan dengan cara memberikan ruang lebih luas terhadap produk-produk UMKM lokal agar dapat masuk ke toko modern berjejaring yang jumlahnya makin banyak dan terus bertambah.

Hal itu menjadi penekanan Komisi 3 DPRD Purworejo dalam Rapat Dengar Pendapat terkait Kolaborasi Sektor UMKM dalam Upaya Memperkuat Fundamental Ekonomi Kerakyatan yang berlangsung di Gedung B DPRD setempat, Jumat (6/1). Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin Ketua Komisi 3, Eko Januar Susanto, dihadiri perwakilan Dinas KUKMP Purworejo, Alfamart, Indomart, dan sejumlah stakeholder terkait lainnya.

Eko Januar saat dikonfirmasi usai rapat mengatakan bahwa ancaman resesi global yang ramai diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 ini cukup serius dan perlu disikapi. Menurutnya, badai resesi ekonomi global itu cepat atau lambat akan berdampak pada sektor perekonomian makro di Indonesia, termasuk Kabupaten Purworejo.

“Kekuatan ekonomi di Indonesia ada di sektor ekonomi riil, ekonomi kerakyatan. Nah, manifestasi atau wujud dari penguatan sektor ekonomi riil itu salah satunya adalah bagaimana memberdayakan sektor ekonomi itu agar bisa bersanding, bukan bertanding dengan toko modern,” kata Eko yang akrab disapa EJS.

ads

Dijelaskan, berdasarkan data yang dimiliki diketahui ada 70 gerai lebih toko modern berjejaring, yakni Alfamart dan Indomaret, serta 50.000 lebih pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Purworejo. EJS meminta Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait dapat memfasilitasi para pelaku UMKM agar produk-produknya dapat masuk ke toko modern. Selain itu diharapkan ada kesadaran dari pihak Alfamart dan Indomaret untuk mempermudah dan memberikan ruang yang lebih luas terhadap pemasaran produk-produk UMKM lokal.

“Kita minta Dinas KUKMP bersama-sama dengan Alfamart dan Indomaret untuk melakukan kurasi produk-produk UMKM. Beri ruang pemasaran yang memadai,” jelasnya.

EJS bersama anggota Komisi 3 lainnya meminta agar upaya itu dapat segera direalisasikan selagi masih awal tahun 2023. Terlebih, Kabupaten Purworejo kini memiliki gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

“Harapan kita PLUT selain jadi ruang inklubasi bisnis, out putnya juga harus jelas dan terukur. Salah satu yang bisa menangkap out put benefit PLUT ya alfamart dan Imdomaret,” ungkapnya.

Selain kolaborasi toko modern dan sektor UMKM, RDP juga menyinggung pemanfaatan dana Corporate Social Responsbility (CSR). Menurut EJS perusahaan serta ketenagakerjaan.

Terkait CSR, EJS menyebut hal itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Namun, pelaksanaannya selama ini belum maksimal.

Pihaknya menilai bahwa distribusi CSR selama ini masih cenderung parsial.  Karena itu,  dari pemanfaat CSR dari perusahaan, baik BUMD, BUMN, maupun swasta belum  merata.

“Kami ingin CSR bisa terkoordinir di Forum TJSLP untuk kemudian memetakan potensi yang ada di seluruh perusahaan Sehingga bisa diketahui jumlah potensi kekuatan CSR yang bisa dimanfaatkan atau dikelola,” tandasnya.

“Sehingga tidak sifatnya parsial. Bahwa kemudian perusahaan mau kasih CSR ke lingkungan unit kerja atau bisnisnya, silakan. Tapi tentu ada kewajiban dia minimal melaporkan ke pemerintah agar ini bisa sinkron dengan program prioritas daerah yang mungkin belum bisa didanai APBD,” sambung EJS.

Sementara terkait ketenagakerjaan, Komisi 3 meminta agar seluruh pengelola toko modern dapat memprioritaskan tenaga lokal Purworejo. Hal itu penting untuk turut menekan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

“Kami berharap ada kearifan dari Alfamart dan Indomaret untuk mengakomodir putra-putra daerah. Kalau ada 70 gerai, 1 gerai bisa 10 SDM, sudah 700 tenaga kerja terserap. Ini cukup menekan angka pengangguran,” paparnya.

Sebagai tindak lanjut RDP, Komisi 3 berencana untuk melakukan evaluasi atau monitoring pelaksanaan dalam beberapa bulan ke depan.

“Dua tiga bulan akan kita lakukan evaluasi. atau mungkin satu bulan ke depan akan kita monitoring,” ujar EJS. (dnl)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!