Metro Times (Purworejo) Kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini sangat terbatas, sedangkan di sisi lain kebutuhan pembangunan daerah semakin meningkat. Oleh karena itu, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program dan kegiatan tahun 2024 harus inovatif dan mengarah pada perubahan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang ada.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabup) Purworejo, Hj Yuli Hastuti SH, saat membuka Forum Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang tahun 2023 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo tahun 2024, Kamis (26/1). Acara berlangsung di Ruang Arahiwang dihadiri Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi, Sekda Drs Said Romadhon, para Kepala OPD, serta berbagai unsur masyarakat, termasuk unsur dari Pemprov Jateng dan Pemda se-eks Karesidenan Kedu. Selain secara luring, acara juga diikuti secara daring.
Menurut Wabup, Pembukaan Masa Musrenbang ini menjadi awal dari serangkaian proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 selama 2 bulan ke depan, yakni pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, serta diakhiri dengan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Purworejo pada Minggu Keempat bulan Maret Tahun 2023.
“Saya instruksikan kepada para Camat untuk melaksanakan Musrenbang Kecamatan dan para kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Forum Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,” tegasnya.
Diungkapkan, pembangunan ke depan memiliki tantangan yang cukup berat. Kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024 akan tetap memperhatikan keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial, dan kesehatan.
Pertama, pemulihan perekonomian nasional dan daerah sebagai dampak pandemi Covid-19. Kedua, permasalahan-permasalahan pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kebencanaan, kualitas sumber daya manusia, serta kualitas pelayanan publik. Ketiga, dinamika pertumbuhan wilayah dengan kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) antara lain Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kawasan Otorita Borobudur, Bendungan Bener dan ke depan adanya Jalan Tol yang direncanakan memiliki 2 exit-tol di Kabupaten Purworejo.
“Keempat, pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang tentunya harus kita sukseskan bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut Wabup menjelaskan bahwa dalam rangka sinergitas pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,21, angka kemiskinan sebesar 10,62 – 9,45 persen, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,27 persen.
”Selain itu, Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,89 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 – 5,57 persen, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 74,7, serta Indeks Risiko Bencana sebesar 163,73,” jelasnya.
Ketua Forum Komunikasi Anak (Forkare) Purworejo sebagai salah satu peserta, Naila, menyampaikan soal tingginya pernikahan usia belia di Kabupaten Purworejo. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi stakeholder terakit.
”Hal itu perlu menjadi perhatian khusus mengingat dari data yang saya peroleh pada tahun mencapai 208 kasus pernikahan dini,” sebutnya.
Pada akhir acara dilakukan penandatanganan berita acara antara perangkat daerah terkait dan Wakil Bupati Purworejo disaksikan Ketua DPRD Purworejo, Sekda, dan Kepala Badpedalitbang. (dnl)
