Metro Times (Purworejo) LKPP RI memberikan sosialisasi bagi para pelaku UMKM di Purworejo agar bisa masuk ke katalog elektronik (e-katalog). Sosialisasi ini bertajuk Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKK pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik. Acara tersebut digelar di pendapa RM ABK Purworejo, Kamis (25/4).
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mendorong UMKM agar naik kelas melalui katalog elektronik (e-katalog).
Dengan menayangkan produk di e-katalog, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) bisa bertransaksi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Menurut Hendi, hal tersebut akan sangat menguntungkan pelaku UMKM karena Pemda memiliki anggaran belanja yang sangat besar, hingga triliunan rupiah.
“Harapannya teman-teman UMKM merasa semangat, termotivasi, menayangkan produk di E-Katalog, kemudian ada transaksi dari Pemda. Karena kolamnya besar, secara nasional Rp 1.226 triliun, disini (Pemkab Purworejo) ada Rp 1 triliun yang untuk belanja, artinya peluang pasarnya lebib luas, jadi manfaatnya UMKM bisa melihat peluang yang lebih besar, dan naik kelas,” kata Hendi, yang juga mantan Wali Kota Semarang itu, usai acara.
Pihaknya berserta jajaran LKPP juga mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Purworejo, khususnya Ketua DPRD, Dion Agasi Setiabudi, dan Pj Sekda Purworejo yang hadir dalam acara LKPP di Purworejo.
“Karena memfasilitasi untuk bisa mepertemukan UMKM, atau UMKK ini dengan kami. Ini penting sekali, karena masih banyak di sekitar kita UMKM yang merasa bertransaksi dengan Pemda ini sulit, ribet urusannya hanya berkas dan lain-lain. Padahal hari ini tidak, kami tawarkan konsep namanya transaksi dengan e-katalog,” terang Hendi.
Lebih lanjut, disampaikan, dengan menayangkan produk di e-katalog, Pemda nantinya bisa turut memajukan pelaku UMKM dengan membeli produk mereka.
“Jadi semua produk UMKM bisa tayang disitu, kemudian setelah itu, harapannya Pemda bisa memajukan UMKM dengan cara membeli produk-produknya,” katanya.
Soal aturan bayar transaksi dengan Pemda yang sering dikeluhkan karena dibayar di belakang, Hendi menjelaskan jika sebenarnya Pemda bisa melakukan pembayaran didepan.
“Sebenarnya menurut aturan boleh bayar didepan. Dalam proses hari ini kita keluarkan inovasi namanya kartu kredit pemerintah. Jadi barang datang langsung dibayar hari itu juga, jadi lebih cepat,” sebutnya.
Ditambahkan Hendi, saat ini secara keseluruhan di Indonesia sudah ada, 7,5 juta produk yang masuk e-katalog, dan hampir 70 persennya adalah UMKM.
Sementara itu, Dion Agasi Setiabudi mengapresiasi upaya LKPP yang telah memberikan sosialisasi bagi para pelaku UMKM di Purworejo. Secara kelembagaan DPRD, Dion juga mendorong eksekutif agar melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM, untuk bisa masuk e-katalog.
“Semoga kedatangan LKPP, kedatangan pak Hendrar Prihadi ini bisa menjadi jalan rejeki bagi pelaku UMKM di Purworejo. Saya kira juga semangat yang dibangun LKPP ini adalah bagaimana APBD bisa dinikmati oleh pelaku UMKM di Purworejo,” ungkap Dion. (dnl)
