METRO TIMES ( Ambon ) Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dilaksanakan adalah tutup buka massa sidang Satu Tahun 2022-2023 dan tantangan terbesar adalah menyelesaikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) baik soal perubahan anggaran dan juga APBD induk.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala kepada wartawan di Ambon Kamis (22/9) saat pihaknya bersedia memberikan komentar soal hasil rapat paripurna baru usai dilaksanakan.
“Pembahasan APBD punya dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat karena disana belanja pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi, pembangunan, mengatasi dampak sosial terutama kenaikan BBM dan berbagai persoalan lain, namun dalam paripurna ini ada atensi dari anggota dewan banyak persoalkan kelangkaan BBM, harga suda naik tapi langka didapat dan kami suda menghimbau kepada komisi terkait atau gabungan komisi untuk penyelesaikan persoalan terjadi,” jelas Sangkala.
Menurutnya, dalam rapat paripurna hari ini perhatian internal dari dewan bagaimana agenda reses dewan bisa difasilitasi dalam satu rapat paripurna sehingga usulan kolektif disampaikan kepada pemerintah daerah dalam rangka ditindak lanjuti.
Lebih lanjut kata Sangkala, soal kelangkaan BBM kerja komisi suda dilaksanakan bahkan kita sudah tugaskan komisi II ke Jakarta untuk menyampaikan ke BPH migas tapi dinamika terus berkembang, disertai kebutuhan masyarakat sangat besar akhirnya bukan kenaikan BBM jadi persoalan namun jadi adalah kelangkaan makanya perlu perhatian serius dewan untuk membicarakan kelangkaan dimana dan solusi bagaimana.
“Soal kelangkaan BBM sesuai pemikiran perkembang ada yang main makanya harus ada gabungan dalam rangka mengawasi terutama dilibatkan pihak aparat kepolisian, dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membahas dalam rapat gabungan komisi, sedangkan bantuan sosial kepada masyarakat maka kita suda memberikan kewenangan dengan komisi IV DPRD Provinsi Maluku untuk mengawasi bantuan sosial kepada masyarakat tersebut berupa bantuan langsung tunai serta dampak sosial kenaikan harga BBM,” jelas Sangkala.