MetroTimes (Jakarta) – Hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan di tingkat nasional pada acara Penganugerahan Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award Tahun 2023 yang mengusung tema Strategi Peningkatan Kinerja Persaingan Usaha Nasional.
2 Kategori Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin langsung kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yaitu peringkat Madya untuk Kategori Kemitraan Tingkat Daerah dan peringkat Pratama untuk Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah.
Pencapaian Jawa Timur pada tahun 2023 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 peringkat Pratama kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah, dan tahun 2021 peringkat Madya Kategori Kemitraan Tingkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dukungan dan upaya pemerintah dalam mendorong nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sebagaimana UU 5/1999 dan menciptakan pelaksanan kemitraan yang ideal berdasarkan UU 20/2008 dan PP 7/2021.
Penganugerahan KPPU Award 2023 ini diberikan oleh KPPU dan disaksikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin beserta Ketua KPPU, M. Afif Hasbullah.
KPPU Award 2023 ini diberikan kepada 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga dan 11 (sebelas) Pemerintah Provinsi yang telah memberikan kontribusi terbaik terhadap pengarustamaan kebijakan persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebagai informasi, tingkat persaingan usaha di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran indeks persaingan usaha disimpulkan masih sedikit tinggi. Pada tahun 2022, indeks tersebut menunjukkan angka 4,87 poin dari skala 7, meningkat tipis dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,81 poin. Pada target RPJMN, di tahun 2024 angka tersebut harus mencapai 5 indeks poin. Sehingga dalam konteks tersebut, Presiden RI meminta agar tingkat persaingan usaha tersebut dapat ditingkatkan.
Dalam arahannya pada kegiatan tersebut, Wakil Presiden RI menekankan bahwa demokrasi ekonomi tidak mungkin dapat tercapai tanpa persaingan usaha yang sehat. “Isu terkait demokrasi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan penting untuk dikedepankan oleh KPPU, khususnya dalam implementasi kebijakan persaingan usaha dan mengoptimalkan potensi UMKM guna struktur ekonomi nasional yang sehat dan kondusif”, jelas Amin. Lebih lanjut, KPPU perlu mencari formulasi yang melampaui kompetisi, yakni kolaborasi. Khususnya dalam era ekonomi digital saat ini, dimana kelincahan (agility) adalah segalanya. Hal ini akan membuka banyak kesempatan bagi UMKM untuk lebih aktif dalam rantai pasok global. KPPU untuk terus memperkuat sinerginya dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Ketua KPPU, M. Afif Hasbullah, menyampaikan apresiasinya kepada Wakil Presiden RI serta Pemerintah mulai dari tingkat Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh jajaran Pusat dan Daerah yang telah memberikan dukungan melalui penyusunan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dan dukungan dalam menguatkan kelembagaan KPPU. Lebih lanjut, Ketua KPPU menjelaskan bahwa peningkatan persaingan usaha sederhananya sama dengan cara peningkatan produktifitas.
“Kuncinya di kebijakan dan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Kebijakan ekonomi yang dibuat harus mampu meningkatkan insentif perusahaan untuk mengurangi biaya, transparansi dalam harga antar pesaing, memfasilitasi konsumen untuk kritis, memudahkan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar, dan meningkatkan keinginan perusahaan untuk berinovasi”, tegas Afif.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Surabaya, Dendy R. Sutrisno secara khusus memberikan apresiasi atas capaian Jawa Timur pada KPPU Award Tahun 2023 ini. “Selamat kepada Ibu Gubernur beserta jajaran Pemerintah Jawa Timur, Semoga dengan adanya penghargaan ini bisa memberikan tambahan energi positif bagi Jawa Timur untuk bersama-sama KPPU mewujudkan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat, guna mendorong ekonomi daerah dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang semakin sejahtera”, tutup Dendy. (nald)
