Metro Times (Purworejo) Pemerintah Kabupaten Purworejo terus bergerak untuk menurunkan angka stunting. Tahun ini Pemda menarget terjadi penurunan hingga diangka 18,7 persen.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keliarga Berencana Purworejo, Ahmad Jainuddin mengutarakan bahwa pemerintah daerah masih terus gencar melaksanakan program percepatan pengurangan angka stunting. Pihaknya berharap angka stunting di daerah ini menurun setiap tahun.
“Pada 2022 angka stunting kita masih diangka 21,3 persen dan tahun 2023 menurun diangka 20,6 persen. Kami berharap di 2024 ini turun lagi diangka 18,7 persen,”sebut Jainuddin.
Pada Selasa (23/7) Pemkab Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Purworejo kembali menggelar rapat koordiansi. Rakor itu diikuti oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkimtan, Dinas Kesehatan, Kominfo, Kepala Bappeda. Rapat ini pun menghadirkan para camat sebagai ketua TPPS di tingkat kecamatan.
“Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja tahun ini sama progres TPPS pada bulan Juni kemarin sudah sampai di mana, kekurangannya apa. Itu supaya bisa melakukan perbaikan sehingga capaian 2024, kita berharap bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” sebut Jainuddin.
Masih terkait penanganan dan pencegahan stunting, pada Juni pihaknya melakukan pengukuran dan penimbangan serentak terhadap seluruh balita di Purworejo. Dari 39 ribu balita yang dilakukan pengukuran dan penimbangan berat badan diperoleh hasil bahwa angka stunting di daerah ini berada pada angka 14,6 persen.
“Ini hanya sebagai angka pengendali bagi kami. Intinya kita terus bekerja keras agar kasus stunting di Purworejo terus berkurang,” imbuhnya.
Selama ini, lanjut Kadinsos, Purworejo telah melaksanakan dua program runtin untuk mengurangan stunting. Pertama dengan melaksanakan program spesifik berupa skrining anemia, pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK).
Selain itu, juga dilakukan pemantauan pertumbuhan balita, pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi bayi bawah dua tahun (Baduta), tata laksana Balita dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, edukasi remaja ibu hamil dan keluarga termasuk pemicuan bebas buang air besar sembarangan (BABS).
Selanjutnya Pemkab Purworejo juga melakukan pendekatan sensitif dengan mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH). Dinsos juga memastikan bahwa menyaluran Bansos tepat sasaran dan tepat penggunaan.
“Dinas PU berusaha memastikan ketercukupan air bersih bagi keluarga berisiko stunting. Kemudian DLHP terus melakukan kampanye pemenuhan protein hewani,” imbunya.
Penjabat Sekda Purworejo, R Achmad Kurniawan selaku Ketua TPPS Kabupaten pada kesempatan itu menekankan bahwa persoalan stunting merupakan bekerjaan bersama. Sepakat dengan BPS, ia pun berhadap ada keterladuan data dari setiap stakeholders.
“Selanjutnya Kalau sudah ada rencana aksi untuk tahun ini segera lakukan. Jika memang ada yang perlu diubah, ubah secepatnya,” kata dia.
Kuriawan pun mengimbau Puskesmas dan para camat sebagai ujung tombak terus bekerja keras. Prosentase kasus stunting daerah ini harus terus ditekan.
“Terget penurunan diangka 10 persen harus tercapai. Kalau angka kemiskinan kita nol stunting pun haris nol,” pungkasnya.(dnl)
