Metro Times (Semarang) Sebanyak 50 personil Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Petani Koro Pedang Indonesia (DPP PPKPI) resmi di deklarasikan dan dikukuhkan oleh Letjen (Purn) H. Bibit Waluyo selaku Ketua Dewan Pembina. Selain pengukuhan pengurus juga ada talkshow, pameran produk berbahan koro pedang, tanam dan panen raya, lomba-lomba, yang acaranya pengukuhannya di pusatkan di Aula Perpustakaan Masjid Agung Jawa Tengah pada Sabtu (27/7/2024).
Selain pengurus DPP, turut pula dikukuhkan 4 Dewan Pimpinan Wilayah dari Jawa Tengah, Maluku, Lampung dan Jawa Timur, serta 10 Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Para personil yang dikukuhkan tampak kompak mengenakan seragam batik bercorak gambar koro pedang, dengan paduan warna hitam dan kuning.
Pengurus PPKPI tersebut turut diisi sejumlah ahli ada, Prof Noor Achmad, Prof Rohmat Pambudi, Prof Mudzakir Ali, Prof Suprihati Winarto, Prof Mahmutarom. Ada pula Dr Rosi Prabowo, Dr Agus Somamihardja, Dr Nor Hadi, Dr (Hc) Joko Susanto, dan Apt Emy Susanti, serta masih banyak lagi.
Ketua Umum DPP PPKPI, Mayor TNI (Purn) H. Sukadi Wibisono, melalui Wakil Ketua I, Nor Hadi, mengatakan kebutuhan substitusi kedelai punya kekuatan yang menggantikan, 80 persen kedelai di Indonesia secara impor. Sementara keberadaan kacang koro punya karakteristik bisa menggantikan, bisa tahu tempe brownies, farmasi, ada 10 lebih manfaat.
“Saya ambil contoh di salah satu pabrik kacang di Jateng, kebutuhan koro pedang sangat besar, satu minggu 30 ton, bahan baku diambil dari Australia, padahal tanah, cuaca, iklim bisa digunakan produk koro. Jadi sangat perlu ada lembaga, asosiasi agar petani bisa terima, produk koro untuk ditanam di indonesia, agara supaya bisa dipenuhi petani,”kata Nor Hadi, disela-sela acara pengukuhan.
Dengan begitu, lanjutnya, pembentukan PPKPI sebagai salah satu cara, bagaimana petani peroleh bibit, kemudian petani memberi solusi tentang pemasarannya, mencari problem krusial ada di pemasaran, modal, yang paling krusial di pemasaran, dan perlindungan harga.
“Jangan sampai seperti porang saat panen ada, petani jual tidak ada yang beli. Untuk itu kehadiran PPKPI sebagai sinergitas dengan perusahaan, juga bersinergi pemerintah, agar supaya melindungi petani, mulai cari bibit sampai pada penjualannya. Anggota PPKPI di tingkat pusat wilayah dan daerah, akan tanam bareng, buat benih bareng, distribusikan ke petani dengan cara pinjaman, agar petani bisa peroleh bibit, petani tanam didampingi, hasilnya dicarikan pembeli, dilindungi harganya,”jelasnya.
Ex Gubernur Jawa Tengah, Letjen (Purn) H. Bibit Waluyo, meminta pemerintah harus peduli pada rakyat, nantinya harus beli produk koro pedang milik rakyat. Pihaknya bersama PPKPI akan bertanggung jawab. Dengan catatan asal petani bisa serius menanam, untuk itu ia meminta petani beli koro pedang kemudian uji coba dulu, kalau berhasil bisa menanam di lahan yang banyak. Dengan begitu pihaknya, saat kunjungan ke daerah, yang dipanen melimpah, kalau berhasil, maka Jateng dapat menjadi daerah percontohan penghasil koro pedang.
Dalam acara tersebut, awak media juga turut di ajak menyaksikan tanam raya di pusatkan di Lapas Terbuka Kendal, kemudian panen raya di Masjid Agung Jawa Tengah. Acara tersebut didukung langsung oleh Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Paguyuban Petani Koro Pedang Indonesia (PPKPI), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Klas IIB Kendal.
“Kemarin (Jumat) kami di Lapas Terbuka Kendal, kami melihat sendiri sudah tanam koro pedang di atas lahan percobaan seluas 2 hektare,”sebutnya.
Sementara itu, Ketua Baznas RI, Prof Noor Achmad, dalam arahannya pada saat dirinya meminta berkas pengurus PPKPI dan bisnis plan, cukup bagus dan menjanjikan, melibatkan banyak masyarakat, kemudian manfaatnya multifungsi. Apalagi, lanjutnya, bagaimana hubungan kedepan, antara koro pedang dengan program pemerintah bisa bermanfaat dan dimanfaatkan bagi warga masyarakat untuk ketahanan swasembada pagan.
“Syukur protein sangat tinggi, dibuat makan bergizi gratis, tempe dari koro pedang, tahu. Kami melihat cukup bagus setelah dilihat hasilnya bagus, asal nanti kedepan, petani tidak rugi, minta bimbingan pada pemerintah sudah ada off takernya, apa yang diberikan pemerintah bisa diberi semuanya yang memang bermanfaatkan bagi masyarakat,”ungkapnya.(jk/dnl)
