METRO TIMES ( Ambon ) Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Mal-Teng) untuk membahas sejauh mana penyelesaian penanganan konflik di Pulau Haruku antara Desa Pelauw dan Desa Kariuw.
“Dalam diskusi bersama ada beberapa pokok perhatian yakni Bupati Maluku Tengah diminta untuk melaksanakan semua rencana penanganan konflik itu secara sungguh-sungguh, tidak hanya rapat-rapat tetapi harus lebih konkrit,” ujar Ketua DPRD Maluku, Lucky Watimury di Ambon, Senin (20/06/2022).
Watimury katakan, selanjutnya Pemerintah Provinsi Maluku diminta untuk mengkoordinasikan penanganan konflik antara Desa Pelauw dan Kariu kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
“Selalu mengikuti dan melaporkan perkembangan penanganan, sebab kalau terlambat ditangani maka akan berdampak juga kepada yang lain,” tandasnya.
Dijelaskan Watimury, pemerintah pusat melalui pemerintah terkait akan membantu secara teknis penanganan konflik Pelauw – Kariuw baik itu perumahan, pendidikan maupun kegiatan lainnya termasuk kebutuhan pengungsi.
“Semuanya sudah dibicarakan dan mendapat respon yang baik, dan dalam waktu singkat tim dari kementerian terkait termasuk badan pertanahan untuk melihat secara langsung dengan pemerintah maluku tengah untuk melihat batas-batas desa,” ungkapnya
