MetroTimes (Surabaya) – Sidang lanjutan terdakwa Ani Liem dan Masudi (berkas terpisah), yang tersandung dugaan perkara penipuan, kali ini dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) yang dibacaka oleh Ketua Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, yakni Dr Dr Henry Indraguna SH MH CRA, CMLC.
Seusai Hakim Ketua Suparno SH MH membuka sidang terbuka untuk umum, langsung mempersilahkan Ketua Tim PH, Dr Dr Henry Indraguna SH MH CRA, CMLC untuk membacakan pledoinya di depan persidangan.
Sebagaimana dalam pledoinya, Dr Dr Henry Indraguna SH MH CRA, CMLC menyatakan, pihaknya tidak sependapat dan menolak tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebutkan, bahwa Ani Liem melakukan tindak pidana penipuan. Dalam perkara ini, Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) bulan.
“(Dakwaan dan tuntutan) Kesimpulan Jaksa dipaksakan dan asal-asalan. Jaksa tidak bisa membuktikan dakwaan sebagaimana pasal 378 KUHP dan pasal 55 ayat (1) KUHP. Jauh dari yang disangkakan dan dituduhkan pada kliem kami, baik dalam dakwaan maupun tuntutan,” ujarnya di ruang Garuda 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (10/11/2022).
Dr Dr Henry Indraguna SH MH CRA mengatakan, tanpa adanya keadilan akan menimbulkan keresahan masyarakat. Jika keadilan dikesampingkan, akan timbul chaos (kekacauan) hukum.
Adanya kesimpulan yang berbeda di pengadilan dan penyidikan di tingkat Kepolisian.
Kesaksikan di pengadilan bebas dan didengarkan publik.
“(Ada dugaan-red) Jaksa mencari -cari kesalahan klien kami. Padahal, Jaksa tidak bisa membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam fakta sidang, tidak ada hal yang dipertimbangkan dan harus membebaskan terdakwa. Terdakwa harus bebas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dr Dr Henry Indraguna SH MH CRA memohon kepada majelis hakim memberikan putusan dalam amarnya, sebagai berikut : menyatakan Ani Liem tidak terbukti bersalah, sesuai pasal 372 KUHP.
“Membebaskan terdakwa Ani Liem atau melepaskan terdakwa dari tuntutan atau onslag. Membebaskan Ani Liem dari tahanan dan mengembalikan martabat dan nama baiknya seperti semula. Membebankan biaya pada negara,” tegasnya
Kalaupun majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. Setelah pembacaan pledoi dirasakan sudah cukup, Hakim Ketua Suparno SH MH mengatakan , giliran Jaksa akan menyampaikan replik (tanggapan atas pledoi terdakwa) pada Selasa (22/11/2022) depan jam 09.00 pagi.
Seusai sidang, Dr Dr Henry Indraguna SH MH CRA, CMLC menegaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa hanya asal-asalan, tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada kaitannya dengan pasal 372 KUHP.
“Barang apa yang digelapkan ? Uang itu ada dan dibawa Masudi. Lalu di mana pengelapan dan penipuannya. Klein kami jelas jelas, hanya marketing freelance saja.Tuntutan jaksa itu asal-asalan,” katanya.
Diungkapkan Dr Dr Henry Indraguna SH MH CRA, CMLC , bahwa ada dugaan rekayasa dari penyidik kepolisian. Kriminalisasi pada Ani Liem.
Pelapor (Susanto ) sudah mencabut seluruh BAP dan dakwaan. Ini membuktikan bahwa BAP dan dakwaan itu tidak benar dan semua dikonstruksi dan dibuat (oleh penyidik dan Jaksa).
“(Niatan) Ani Liem itu sebenarnya berusaha menyelamatkan nasib kliennya. Jadi, kalau bisa jangan setahun, karena melihat kondisi perusahaannya (BPR-SUB) tidak sehat. (Harus diingat) Ani Liem tidak pernah kenal dengan Susanto (pelapor), Ani Liem tidak pernah ketemu dengan Susanto. Susanto ketemu Ani Liem di penjara. Mana terjadi transaksinya, kan nggak ada. Ditemukan fakta dan bukti di persidangan, bahwa ini adalah rekayasa,” ungkapnya.
Sebenarnya, dalam perkara ini zero tindak pidana, kenapa tuntut pasal 372 KUHP.
“Ini (hanyalah) akal-akalan dan akui saja. Ani Liem harus diputus tidak bersalah. Kalau hukum di Indonesia mau ditegakkan yang begini- begini nih. Hakim harus berani memutuskan Ani Liem tidak bersalah, karena fakta di persidangan tidak bersalah. Kalau diputus bersalah, pasti ada ‘sesuatu’ dan lain hal. Ani Liem harus bebas murni,” tandanya. (nald)
