Metro Times (Magelang) Magelang Bergerak adalah gerakan massa turun ke jalan menuju ke Kantor DPRD Kota Magelang, menuntut pencabutan RUU KPK, UU SDA dan UU Pemasyarakatan, Batalkan Pimpinan KPK Terpilih, Batalkan RKUHP, Batalkan Minerba, Sahkan RUU Masyarakat Adat dan PPRT, Tolak Polisi menempati jabatan sipil, Tarik mundur Polisi dan TNI di Papua, Hentikan pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan pidanakan semua yang terlibat, Bebaskan tahanan politik, Tolak revisi UU Ketenagakerjaan dan Hentikan kriminalisasi aktivis.
Gerakan ini di pelopori oleh Aliansi Magelang Bergerak yang terdiri dari Mahasiswa di Magelang, Mahasiswa Salatiga, Pelajar SMK Magelang dan Element Masyarakat Magelang, Kamis (26/09/2019) pukul 13.00 wib.
Aliansi Magelang Bergerak ini menuntut DPRD Kota Magelang untuk merevisi Pasal Kontroversial RKUHP dan tegakkan ulang demokrasi.
Aksi Aliansi Magelang Bergerak ini dilaksanakan sebagai bentuk respons atas sejumlah kebijakan yang terjadi di pusat. Mulai dari revisi UU KPK, rancangan KUHP yang dianggap ngawur, hingga persoalan kebakaran hutan yang tidak bisa diselesaikan.
Aksi Magelang Bergerak diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Magelang, Drs Budi Prayitno beserta para perwakilan, dan pihaknya akan menerima aspirasi sesuai dengan kewenangan DPRD Kota Magelang sesuai dengan UU yang ada, dan akan menyampaikan semua aspirasi dari aksi Aliansi Magelang Bergerak hari ini.
“Kewenangan DPRD Kota Magelang adalah menerima dan menyampaikan. Jadi aspirasi ini semua kami terima dan akan kami sampaikan semua aspirasi dari aksi ini ke atas,” terang Ketua DPRD Kota Magelang.
Setelah ada kesepakatan dari massa aksi dan pihak perwakilan dari DPRD Kota Magelang, aksi aliansi Magelang Bergerak membubarkan diri, dan tidak berselang lama terjadi bentrok antara sesama massa aksi dan berhasil di bubarkan oleh aparat keamanan. (Ar)
