Metro Times (Purworejo) Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Purworejo, Muhammad Abdullah, menilai, rencana pemerintah untuk mempercepat pembayaran ganti rugi lahan terdampak quarry di Desa Wadas Kecamatan Bener, berpotensi menimbulkan masalah apabila dalam pelaksanaanya tidak dilakukan secara komprehensif.
“Artinya, (pembayaran UGR yang ditargetkan dalam waktu sebelum lebaran) menjadi berkah bagi warga Wadas, namun harus diingat, di lokasi (pembangunan) Bendungan Bener masih banyak yang tanahnya selama bertahun-tahun menunggu belum dibayar. Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial,” katanya, Selasa (8/3/2022).
Pernyataan Abdullah, menanggapi statmen dari BPN Purworejo, yang mengumumkan target pemberian UGR terhadap 303 bidang tanah, yang telah diukur dan diinventarisir, dalam tahapan pembebasan lahan untu wuarry Bendungan Bener. Rencananya, UGR ditargetkan akan diberikan dalam waktu dekat, yakni seminggu sebelum lebaran 2022.
Abdullah berpandangan, kebijakan soal Wadas, harus dilakukan secara komprehensif. Pasalnya, perlakukan yang luar biasa yang diberikan pemerintah terhadap Wadas, bisa menimbulkan tafsir negatif masyarakat terdampak Bendungan Bener di wilayah lain, khususnya yang sampai saat ini belum menerima UGR.
“Kalau (UGR) mau diberikan dengan cepat, ya harapanya jangan hanya di Wadas. Seluruh tanah masyarakat yang terdampak bendungan yang lain juga (dibayarkan) dengan cepat. Jangan sampai masyarakat di luar Wadas nanti berpikiran, oh berarti harus seperti Wadas (menolak/berpolemik) untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdullah berharap, Pemerintah juga memperhatikan aspek lain di Wadas, dimana terdapat prokontra antara masyarakat yang menerima dan menolak tambang. Pasalnya ha itu berdampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat disana.
“Adanya orang dari luar Desa Wadas yang memperkeruh suasana disana sudah sewajarnya menjadi perhatian, mengingat dampaknya sangat negatif bagi masyarakat,” katanya.
Jalan keluarnya, imbuh Abdullah, diperlukan kemauan dan upaya dari semua pihak untuk menyeleseaikan permasalahan di Wadas.
“Bahwa fenomena sosial di Wadas ini menjadi tanggungjawab semua pihak, jika dibiarkan berlarut-larit tentu dampaknya dapat berakibat kurang baik bagi masyarakat itu sendiri, terutama generasi muda,” pungkasnya.
S. Heru Prayogo
