- iklan atas berita -

METRO TIMES ( Ambon ) Terkait dengan akan adanya pemberlakuan pembayaran tarif angkutan umum dari pembayaran tunai ke non tunai ( barcode ) mendapatkan sejumlah besar perhatian dari masyarakat,

Banyak kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa, kebijakan yang di ambil pemerintah sangatlah tidaklah mendahulukan kepentingan rakyat, tetapi hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, justru dengan di berlakukan pembayaran non tunai ( barcode ) akan sangat merugikan masyarakat , sebab pemerintah kota Ambon dalam hal ini dinas perhubungan kota Ambon tidak memikirkan para pengguna jasa angkutan umum,

Hal di karenakan belum semua orang yang telah mengunakan HP Android , belum semua orang yang bisa membayar dengan mengunakan aplikasi, dan belum semua orang yang memiliki uang eletronik,

“kami Masi sangatlah bingung dengan penerapan yang menurut,” kami sangatlah menyesatkan, sabab tidak ada sosialisasi yang kami dapatkan dari pemerintah kota, hal ini terlihat seperti seseorang yang baru bangun dari tidur( mimpi) baru di lakukan,

Hal ini di ungkap kan dari laman FB Bung Anos Yeremias, anggota DPRD provinsi Maluku (ketua fraksi Golkar) , dalam video yang berdurasi kurang lebih 5 .17 menit yang di unggah ya , dalam penelusurannya yang di lakukan di sejumlah angkutan umum yang beroperasi di kota Ambon ,

ads

Dalam video tersebut menjelaskan berbagai tanggapan masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam melakukan sistim pembayaran non tunai , menuai sejumlah kritikan yang dilontarkan , mulai dari , sopir angkot, mahasiswa , pelajar, dan orang tua, dan para penguna jasa angkutan umum lainnya,

penelusuran di sejumlah angkutan umum untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat , terhadap kebijakan pemerintah kota Ambon dengan akan di lakukanya pemberlakuan sistim pembayaran dengan mengunakan ( barcode ) bahwa faktanya sejumlah besar masyarakat yang mengunakan jasa angkutan umum, tidaklah setuju dengan kebijakan pemerintah kota Ambon, sebab sangatlah merugikan masyarakat , terutama bagi pengemudi Angkot, seperti yang di katakan oleh salah satu pengemudi angkot jurusan Laha
(dialek Ambon), bahwa kalo( seandainya) penumpang seng (tidak) bayar pake uang tunai sesuai tarif , lalu (entah)sabantar ni Katong (kami) mau makan siang pake apa,(mengunakan apa) Katong mau bawa pulang uang par Katong rumah tangga (Keluarga) bagemana , mau Bali sanup ( jajanan) buat Katong pung anak anak bagemana , kira kira dong ( mereka) ni pikir akang kaseng pung dampak par Katong sopir oto (mobil), baru tar ada (tidak ada) sosialisasi yang dilakukan, sebenarnya dong ni ( pemerintah) mau kasi sengsara Katong ( kita ) ka bagemana , sapa yang Untung ka sapa yang buntung ( siapa yang di untungkan atau siapa yang di rugikan ) ungkap sopir angkot,

Hal yang sama pun di ungkapkan oleh salah satu mahasiswa (dialek Ambon) bahwa Beta jua seng setuju dengan apa yang dilakukan , kalo Beta (saya) seng (tidak) pung (punya) HP canggih kaya (seperti) orang laeng (seperti yang lain) yang bisa melakukan hal hal seperti itu, lalu Beta harus bagemana, kira kira Beta bisa naik oto (mobil) kaseng (atau tidak) Lalu kalo seng (tidak) bisa naik oto, untuk Beta ka kampus bagemana, karna Beta hp cuma bisa par telpon saja, tuturnya,

Terkait hal ini saat di mintai keterangan Anos yerimias mengatakan kepada wartawan di Gedung DPRD provinsi Maluku
Kamis 28 /10/2021 ,bahwa
Menurutnya, harus kita sadar pemerintah datang dari rakyat artinya karna ada rakyat maka ada pemerintah, untuk itu pada setiap aras pemerintah peduli pada rakyat untuk mencari solusi kemudian mewujudkan apa yang menjadi kerinduan rakyat.

saya minta Pemerintah Kota Ambon tinjau dulu pembayaran harga angkot dengan sistim Barcode, dan kepada Walikota untuk melihat hal ini sebagai kajian dalam memberikan kebijakan , dan tinjau kembali kebijakan itu tidak menguntungkan supir angkot, kenektur dan penumpang, karna ini hanya menguntungkan pemilik angkot dan pihak Pemerintah Daerah.

“Jangan peras rakyat kita, rakyat terhimpit, saya cukup tau persoalan ini maka saya minta Pemkot Ambon tinjau lagi jangan peras rakyat, rakyat terhimpit akibat Covid-19, rakyat sulit pertahankan hidup maka mestinya setiap kebijakan di Kota Ambon memberi ruang pada masyarakat untuk bisa berkembang, jangan bikin masyarakat susah,” jelas Yermias.

Lebih lanjut Yermias katakan, kami akan minta anggota kami di komisi III DPRD Provinsi Maluku, untuk panggil OJK untuk membahas persoalan yang terjadi,dan kalau ada pemberlakuan sistim Barkot mestinya ada sosialisasi kepada masyarakat bukan mauhnya sendiri.( OX 99)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!