MetroTimes (Surabaya) – Anggota Komisi IX DPR RI, Dra. Lucy Kurniasari bersama BPJS Kesehatan Surabaya, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 menyelenggarakan sosialisasi Program JKN-KIS kepada masyarakat umum Kelurahan Sidosermo Surabaya.
“Saya kali ini bersama dengan salah satu mitra kerja Komisi IX DPR RI yaitu BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat terkait dengan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Supaya masyarakat itu jelas yang kondisi saat ini di kota Surabaya per tanggal 1 April 2021 sudah masuk Universal Health Coverage (UHC),” terang Lucy setelah selesai acara Sosialisasi program JKN-KIS.
Ia menambahkan, Jadi bisa dipastikan yang ber-KTP Surabaya atau yang berdomisili di Surabaya akan otomatis sudah terdaftar menjadi penerima bantuan iuran yang ada dua sumber anggaran yaitu APBN dan APBD, itu baik yang mampu atau yang tidak mampu sudah terdaftar otomatis sebagai PBI di kelas 3.
Apabila masyarakat ada yang berkeberatan karena merasa mampu, jadi dipersilahkan untuk mencabut, agar nanti bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan, lalu orang yang mampu disarankan untuk mendaftar ke kelas 1, supaya bisa prinsip gotong-royong itu tercapai juga.
“Sosialisasi program JKN-KIS ini supaya kelas 3 bisa dimanfaatkan oleh warga yang membutuhkan, karena target nasional 98% sedangkan sekarang ini baru 96%. Berarti ada 2% yang mungkin informasinya tidak sampai. Seperti tadi juga ada masyarakat yang menyampaikan bahwa dulu saya mampu, sekarang saya tidak mampu. Bagaimana solusinya ? Kita sarankan untuk mendaftar ke Kelurahan, karena yang bersangkutan adalah KTP Surabaya. Dengan memberitahukan saya belum terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Supaya bisa memenuhi yang 98% itu sekarang kurang 2%,” ujarnya.
Lucy menyampaikan, saya sangat apresiasi pada pemerintah kota Surabaya yang betul-betul mewujudkan Surabaya sekarang ini sudah Universal Health Coverage (UHC). Target pemerintah pusat semua harus UHC, tetapi ini tergantung pemerintah kota dan provinsinya. Tentunya pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, ini tergantung sekali dengan komitmen pemerintah kota, kalau komitmen pemerintah kota diseluruh Indonesia seperti Surabaya, ini betul-betul luar biasa.
Surabaya diharapkan bisa dibuat percontohan daerah-daerah yang lain di Indonesia. Bangga sekali karena per hari ini masuk 96% padahal targetnya 98%.
“Mengkomunikasikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan mobile JKN. Mobile JKN ini luar biasa manfaatnya, apalagi di era pandemi ini semua serba digital. Kita mengakses pengobatan ada telemedicine. Kemudian ada obat-obatan yang dicover BPJS juga, jadi tinggal kita tanya di mobile JKN. Saya minta ini perlu disosialisasikan ke masyarakat,” pungkas Lucy. (nald)
