MetroTimes (Surabaya) – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, kembali menegaskan bahwa praktik korupsi di lingkungan kepala daerah, khususnya di Jawa Timur, masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Kasus ini dinilai bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan cerminan persoalan sistemik yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, melontarkan kritik keras atas peristiwa tersebut. Ia menilai, pola penangkapan kepala daerah oleh KPK yang terus berulang menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi.
“Ini bukan lagi sekadar kecolongan, tapi sudah menjadi pola. Hampir setiap tahun ada kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat OTT. Ini bukti nyata bahwa korupsi belum benar-benar ditekan,” tegas Heru.
Menurutnya, penindakan hukum yang dilakukan selama ini belum memberikan efek jera yang signifikan. Bahkan, praktik korupsi justru semakin berani karena masih adanya celah dalam sistem birokrasi dan pengawasan.
“Kalau efek jera itu benar-benar ada, tidak mungkin kasus seperti ini terus berulang. Artinya ada yang salah, baik dari sistem pengawasan maupun komitmen moral para pejabatnya,” ujarnya.
Heru juga menyoroti pola korupsi yang kerap muncul dalam kasus-kasus kepala daerah, yang umumnya berkaitan dengan perizinan, proyek pemerintah, hingga pengelolaan anggaran daerah.
“Biasanya polanya tidak jauh dari jual beli jabatan, pengaturan proyek, dan permainan anggaran. Ini lingkaran lama yang terus berulang, hanya aktornya yang berganti,” katanya.
Ia pun mendesak KPK untuk tidak berhenti pada pelaku utama, melainkan mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
“KPK harus berani membongkar sampai ke akar. Jangan hanya berhenti di kepala daerah. Siapa pun yang terlibat, baik di internal birokrasi maupun pihak swasta, harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heru mengingatkan bahwa tanpa pembenahan sistem secara menyeluruh, Jawa Timur berpotensi terus masuk dalam daftar daerah dengan tingkat korupsi kepala daerah yang tinggi.
“Kalau tidak ada perbaikan sistem yang serius dan menyeluruh, saya yakin daftar ini akan terus bertambah. Ini peringatan keras bagi seluruh kepala daerah di Jawa Timur,” pungkasnya.
Saat ini, kasus OTT terhadap Bupati Tulungagung tersebut masih dalam proses pengembangan oleh KPK. Publik pun menanti langkah tegas lembaga antirasuah dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
(nald)
