MetroTimes (Surabaya) – Reses anggota DPRD Kota Surabaya masa reses tahun keempat masa persidangan kedua tahun anggaran 2023. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Dyah Katarina, S.Psi. M.Si., menjaring aspirasi masyarakat di daerah Jl Putat Gede Barat IV C RT 4 RW 01, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Sabtu (28/1/2023)
Kunjungan di Putat Gede Barat IV C ini masih ditemukannya permasalah KSH (Kader Surabaya Hebat) yang belum mumpuni menjalankan tugas yang banyak, sehingga bisa berdampak pada masyarakat.
Dyah Katarina yang konsen atas permasalah KSH menyampaikan, Saya masih fokus dipersoalan KSH, karena itu masih menjadi ganjalan yang belum ada penyelesaian. Ketika pengakuan KSH itu banyak yang memanipulasi data, walaupun saya tahu sebenarnya tidak bermaksud memanipulasi data tapi ketika kesulitan memasukkan data akhirnya menjadi masalah yang menumpuk.
Hal ini harus ada evaluasi secara bertahap, supaya sedikit-sedikit diselesaikan tidak bertambah (misalkan ada sampah itu tidak menumpuk)
“Harapan saya ada evaluasi buat kinerja KSH, dan juga supaya mengetahui layak tidak dia jadi KSH, mampu tidak dengan tugas yang begitu banyak yang harus dipahami. Karena dengan tugas yang monoton seperti itu dan dengan kesulitan dia mengisi data di aplikasi Sayang Warga Surabaya (SWS) tidak bisa atasi maka lama-lama tambah lower,” tandasnya.
Ia melanjutkan, Dan ini akan menjadi bom waktu kalau data yang diisi di aplikasi SWS itu terus salah tanpa ada perbaikan. Seperti permakanan banyak sekali keluhan karena tiba-tiba tidak masuk data miskin. Apa ya mungkin orang dalam satu bulan dari miskin menjadi tidak miskin ? Anak yatim kemarin tidak bisa makan, karena tahu-tahu dia tidak dapat makan sebab sudah dianggap tidak miskin. Siapa yang kasih makan. Sampai ada yang menyampaikan, bu saya berharap anakku dapat gizi dari permakanan Pemkot, tapi sekarang tidak dapat permakanan aku tidak bisa kasi gizi seperti permakanan Pemkot. Artinya tidak hanya makanan saja tapi kandungan itu masyarakat masih membutuhkan.
“Saya berharap Pemkot itu mencermati, karena pasti ada ahlinya untuk mentafsir kondisi miskin ini seperti apa, sehingga bisa membuat kriteria seperti apa yang benar, supaya jangan sampai membuat kriteria itu tidak pas,” tuturnya.
Jadi perlunya evaluasi tentang permakanan, kemudian juga tentang KSH, karena persoalan ini akan terus ada. Dan supaya tidak menumpuk di kemudian hari permasalah itu.
Menurut Dyah, Harapan saya PKK itu digerakkan kembali dengan kader-kader yang fokus pada pos masing-masing, karena kemarin kader-kader dijadikan satu menjadi KSH. Dulu kan ada kader Posyandu, kader lingkungan itu sendiri-sendiri. Sedangkan KSH itu tidak bisa fokus dan juga belum terlatih, dan belum pernah mendapatkan bimtek tentang Posyandu, Jumantik dan sebagainya. Terutama peran serta partisipasi masyarakat yang paling penting.
Makronya Pemkot yang harus memikirkan, sedangkan masyarakat teredukasi yang kecil-kecil dilakukan diolah.
Dulu ada bank sampah, bank jelantah, pupuk, tanaman obat, dan sayuran, sehingga masyarakat bisa mendapatkan hasil dan uang dari sampah rumah tangga yang dibuang. Sekarang tidak ada lagi gerakan seperti itu.
“Masyarakat belum mendapat edukasi mengenai pilah sampah, lingkungan, karena tidak adanya evaluasi dan pemeriksaan kinerja KSH. Padahal banyak kesalahan pemasukan data, karena kurangnya kemampuan dari KSH. Ada 27.000 KSH, satu orang melakukan kesalahan kali 27.000, kali empat Jumat berapa kesalahan yang sudah dilakukan. Nanti menumpuk jadi bom waktu,” pungkasnya. (nald)
