MetroTimes (Surabaya) – Seluruh anggota DPRD Kota Surabaya kembali menggelar reses di daerah pemilihannya masing-masing. Ini merupakan masa reses tahun keempat masa persidangan kedua tahun anggaran 2023.
Pada kesempatan ini, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Dyah Katarina, S.Psi. M.Si.,mengawali reses perdananya di daerah Simorejo Sari B RT10 RW 7 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal.
Agenda berjalan relatif lancar dan dihadiri banyak elemen masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, bunda PAUD, Kader Surabaya Hebat, pengurus kegiatan keagamaan, kader lansia, hingga warga setempat.
Dalam paparannya, politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan terkait program-program pemerintah yang dapat diakses masyarakat dan program Kader Surabaya Hebat (KSH) yang mulai dari bantuan pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
Oleh karena itu, Dyah mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar kader KSH yang banyak baru itu dan kurang bekal ilmu untuk mempercepat pemberian pelatihan-pelatihan, supaya dalam melaksanakan tugas tidak melakukan kesalahan. Semakin meningkatkan layanan masyarakat lebih maksimal.
“Saya sendiri kurang setuju dengan generalisasi tugas KSH. Ada kader khusus dan ada kader umum, seperti kader khusus Posyandu, dia harus matang di Posyandu. Kemudian kader lingkungan, maka dia harus matang di kader lingkungan, seperti mengerti bagaimana mengolah sampah yang benar,” ujarnya.
Menurut Dyah, dengan adanya KSH sekarang ini sepertinya satu orang kader diharapkan bisa mengerti semua bidang, dan ditambah dengan persyaratan umur, maka kader lama dengan pengalaman ilmu yang mumpuni jadi tersisih. Dan yang baru setahu saya bekal ilmunya, bekal pengetahuannya belum mumpuni, sehingga yang saya khawatirkan itu pada akhirnya mengisi aplikasi Sayang Warga itu salah. Kalau kesalahan ini menumpuk, maka akan jadi bom waktu bagi kota Surabaya.
Pengetahuan kader KSH yang belum mumpuni, akan berdampak pada masyarakat yang juga kurang pengetahuan. Sehingga kemajuan SDM warga kota Surabaya belum yang diharapkan.
Ia memberi contoh, reses kemarin saja saya menemukan pengakuan warga, ketika mendata susah, maka dianggap warga itu pindah atau tidak ada. Berarti kan rekayasa data dan ketikan rekayasa data dilakukan sekali tidak ketahuan ini akhirnya akan terulang terus dan akhirnya terlena tahu-tahu data dan fakta tidak sama.
Jadi ini Pemkot harus benar-benar mengevaluasi kemampuan kader KSH ini, agar perlu seperti sertifikasi versi kader.
Buktinya banyak yang tidak paham, ketika ada tetangga melakukan kekerasan kepada anaknya, kita tetangganya itu wajib menegur, itu diam saja. Itu berarti sudah tidak paham dengan tugasnya KSH ini karena tidak ada bekal, tidak bisa disalahkan.
“Saya menyoroti KSH ini lebih pada akselerasi ilmu atau pembekalan dan pelatihan-pelatihan itu wajib hukumnya di anggarkan,” tandasnya.
Memasuki masa reses ini, Dyah juga membuka kanal aspirasi seluas-luasnya terkait layanan pengaduan, saran dan masukan dari rakyat untuk disampaikan demi kemajuan Kota Surabaya.
“Harapannya, masyarakat dapat menyampaikan jika ada kesulitan atau ada yang membutuhkan bantuan, agar bisa terlayani, baik di bidang SDM maupun infrastruktur,” tutur Dyah.
Melalui hasil reses ini, politisi PDI Perjuangan itu mengemukakan persoalan yang menjadi unek-unek warga. Adapun di antaranya laporan terkait pelayanan publik, kesejahteraan, kesehatan, beasiswa pendidikan. (nald)
