MetroTimes (Surabaya) – Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Reses II tahun 2022 oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024, Yordan M. Batara Goa, ST., M.Si., dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jatim 1 (Kota Surabaya).
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa menjelaskan dalam sambutannya, Saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lebih kurang 1,5 tahun, karena mengganti Armuji yang sekarang menjadi wakil Walikota Surabaya. Jadi belum cukup lama, tetapi apa yang kami sudah lalui, kami ingin agar kami ini bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga pada kesempatan ini kira-kira apa yang perlu kami perjuangkan, apa yang perlu kami dengar, dan apa yang perlu kami lakukan.
Lebih lanjut Yordan menjelaskan, Saya ada di komisi A DPRD Provinsi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan, termasuk juga masalah yang terkait dengan kesatuan bangsa. Kesatuan Bangsa artinya masalah hubungan antara agama, masalah toleransi, hubungan umat beragama itu juga menjadi wilayah tugas Komisi kami yaitu Komisi A di DPRD Provinsi Jawa Timur.
Namun tentu tidak hanya itu saja yang kami urusi. Kami mengurus semua yang menjadi kepentingan warga terutama yang ada di Surabaya. Jadi mulai urusan Pendidikan, Kesehatan, UMKM, dan yang lainnya sepanjang itu masalahnya warga Surabaya, berarti itu juga menjadi tugas saya untuk kami perjuangkan.
“Tujuan dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat reses II ini karena kita ingin mendengar masalah-masalah warga di wilayah Surabaya Utara sisi timur, dan ternyata memang paling banyak yang dikeluhkan masalah PDAM,” terang Yordan usai mendengar keluhan warga Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Surabaya, Kamis (2/6/2022).
Lanjutnya, Mulai masalah pembangunan saluran PDAM yang kemudian mengakibatkan jalannya berlubang, karena penutupan galian yang tidak diselesaikan dengan benar, sehingga mengganggu kenyamanan warga. Kemudian juga aliran PDAM yang hanya keluar atau mengalir pada waktu malam hari, terus juga PDAM yang ternyata keruh ada tanahnya, sehingga kemudian terkait hal ini kita akan tindak lanjuti.
Permasalahan PDAM Surabaya ini bukan masalah baru, tetapi permasalahan yang sudah lama. Namun belum ada solusi inovasi untuk warga Surabaya sebagai pelanggan PDAM yang terpaksa harus menerima.
Demikian pula keluhan warga terkait pendidik yang belum tersebarnya sekolah secara merata di tiap Kelurahan atau Kecamatan di Surabaya.
Menurut Yordan, keberadaan pembangunan sekolah memang masalah yang tidak hanya di wilayah sini saja, tetapi juga merata di Surabaya terutama yang jauh-jauh dari sekolah. Karena di Surabaya ini ada 16 Kecamatan yang tidak ada SMA Negerinya. Memang itu problem kami di Provinsi dan kami sebetulnya sudah menyampaikan ini ke pemerintah khususnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
Harapan masyarakat supaya segera dibangun SMA Negeri di wilayah ini, dan apakah bisa sekolah di SMAN komplek yang terdiri dari SMAN 1, 2, 5, 9 dan yang berdekatan itu SMAN 6 dan 4 itu bisa dipindah untuk pemerataan pendidikan dan sumberdaya, karena pemberlakuan sistem Zonasi.
Pembangunan Sekolah menurut Yordan, Ya itu bisa sebetulnya, tapi yang pertama harus ada tanahnya untuk di bangun sekolah, misal SMA Negeri 3 itu pakai tanah Angkatan Laut. Pertama harus ada tanahnya dulu kemudian dibangun bisa saja kerja sama dengan pemerintah kota untuk membangun bangunannya. Kalau yang memindah SMA Negeri Komplek, saya kira itu ada solusi karena zonasi. Kumpulnya sekolah di SMAN komplek itu tidak efektif, itu ada SMAN 1, 2, 5, 9, dan juga ada SMAN 6, ada SMAN 4. Saya kira itu juga salah satu alternatif untuk masalah sumberdaya. Jadi sumberdaya dari tengah kota digeser ke daerah pinggir, saya kira itu salah satu alternatif.
Mengenai viralnya konvoi khilafatul muslimin yang juga memasuki kota Surabaya.
“Kita belum punya instrumen hukum untuk menindak hal-hal seperti itu, ini hasil diskusi kami dengan teman-teman yang sangat aktif masalah itu. Sehingga ini menjadi kesulitan juga bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut,” tandanya.
“Kami berencana untuk mengusulkan ada instrumen untuk masalah itu, karena jika hal ini dibiarkan maka ini jelas mengganggu proses kita berbangsa dan bernegara karena mereka ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain,” tegas Yordan.
“Kita berharap supaya wilayah Surabaya Utara ini bisa juga lebih baik dan lebih sejahtera. Karena kondisi geografis daerah sini relatif dibandingkan wilayah lain, maka sepertinya lebih banyak problemnya. Perkembangan relatif dibanding wilayah lain itu masih kurang,” pungkasnya. (nald)
