METROTIMES.( Ambon ) 13 April 2026 Fenomena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sangat tinggi namun realisasinya jauh meleset di lapangan kembali menjadi sorotan tajam.Dalam rapat di ruang paripurna DPRD provinsi Maluku,senin 13/4/2026 Anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi III, Allan Lohy, menyoroti ketidaksesuaian yang terjadi selama ini dan mempertanyakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Menurut politisi ini, meski target yang ditetapkan seringkali mencapai angka fantastis hingga ratusan miliar rupiah, namun kenyataannya justru mengalami penurunan signifikan.
“Sering kita bicara target bisa sampai 700 miliar, tapi realisasinya jauh di bawah itu. Di situlah kita bisa melihat adanya potensi kebocoran atau pengelolaan yang belum maksimal,” tegas Allan Lohy, dengan nada tegas.
Salah satu poin yang dikritik adalah implementasi digitalisasi pendapatan. Ia mempertanyakan sejauh mana sistem digital telah dirancang dan berjalan efektif. Ironisnya, justru sektor yang seharusnya menjadi andalan ini malah menyumbang angka realisasi yang rendah.
“Yang belum terealisasi rata-rata justru berasal dari sektor digital. Padahal, perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak PAD Maluku,” ujarnya.
Oleh karena itu, Lohy menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang kuat. Tidak cukup hanya membahas masalah secara parsial atau satu per satu, tapi harus terintegrasi antar instansi, terutama antara Badan Pendapatan Daerah dengan dinas teknis lainnya seperti Disperindag.
“Kalau kita bahas satu-satu, tidak akan maksimal. Harus ada sinergi supaya seluruh potensi pendapatan bisa terdata dan dikelola dengan optimal,” tambahnya.
Ia berharap pada tahun 2026 ini ada terobosan baru dan kebijakan yang lebih jitu agar target PAD bisa tercapai dan tidak lagi meleset jauh dari harapan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampessy, memaparkan bahwa pihaknya sebenarnya telah bergerak cepat melakukan transformasi digital sejak tahun 2023.
Berbagai sistem pembayaran elektronik telah diluncurkan, termasuk sistem pajak air permukaan berbasis digital, serta kerja sama strategis dengan Bank Maluku dan pihak ketiga yang direkomendasikan Kementerian Dalam Negeri.
“Kami terus mengevaluasi sistem yang berjalan. Baru saja juga diluncurkan sistem pembayaran pajak air permukaan secara elektronik untuk memudahkan masyarakat,” jelas Jalaluddin.
Untuk mengejar target tahun 2026, Bapenda juga gencar melakukan koordinasi turun ke daerah. Komunikasi intensif sudah dilakukan ke sejumlah kabupaten seperti Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah.
“Langkah ini direspons sangat baik oleh pemerintah daerah. Ke depan, kami akan lanjutkan koordinasi ke wilayah lain agar partisipasi dan penerimaan pajak serta retribusi bisa meningkat signifikan,” tandasnya. ( Tasya Patty )
