
Agustin Widyawati Divonis Bebas, Tim Advokat Soroti Perlindungan Marketing Freelance
METROTIMES (SURABAYA) — Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Putusan tersebut dibacakan pada Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB, dalam perkara pidana Nomor 2026/Pid/2026/PT SBY.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dipimpin Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum. Melalui putusan tersebut, majelis membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tingkat pertama.
Tim advokat Agustin Widyawati menyampaikan apresiasi atas putusan tersebut. Mereka menilai keputusan majelis menjadi momentum penting bagi pemulihan harkat, martabat, dan hak kliennya untuk memperoleh keadilan.
Putusan Bebas Agustin Widyawati dan Pertimbangan Hakim
Dalam keterangan tim advokat, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertimbangan majelis hakim adalah mekanisme penempatan dana investasi oleh saksi Salim Himawan Saputra.
Menurut penjelasan tim advokat atas pertimbangan putusan, dana investasi yang disetorkan saksi ditransfer langsung ke rekening PT OSO Sekuritas Indonesia, bukan ke rekening pribadi Agustin Widyawati maupun Ranto Hensa Barlin Sidauruk.
Pertimbangan yang dikutip tim advokat juga menyebutkan adanya komisi sebesar 2 persen yang diterima saksi dari dana yang diinvestasikan.
Fakta mengenai aliran dana tersebut dinilai penting untuk membedakan peran tenaga pemasaran dengan pihak yang menerima dan mengelola dana investasi.
Tim advokat berpandangan bahwa keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemasaran tidak serta-merta dapat disamakan dengan keterlibatan dalam pengelolaan dana atau tindak pidana penipuan dan penggelapan.
Marketing Freelance dan Batas Tanggung Jawab Hukum
Tim advokat menilai putusan bebas tersebut juga memiliki relevansi terhadap persoalan pertanggungjawaban hukum tenaga pemasaran atau marketing freelance.
Marketing freelance merupakan seseorang yang menjalankan kegiatan pemasaran produk atau jasa perusahaan berdasarkan kesepakatan kerja dan memperoleh upah atau komisi sesuai ketentuan yang disepakati.
Dalam praktiknya, tenaga pemasaran dapat berperan memperkenalkan produk, menyampaikan informasi kepada calon konsumen, dan membantu perusahaan memperluas jangkauan pemasaran.
Namun, menurut tim advokat, peran tersebut perlu dibedakan dari kewenangan perusahaan dalam menerima, mengelola, dan memenuhi kewajiban atas dana yang ditempatkan oleh nasabah.
Mereka berpandangan bahwa kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada tenaga pemasaran tanpa pembuktian mengenai peran, kewenangan, dan keterlibatan masing-masing pihak.
Dalam perkara ini, tim advokat juga menyoroti bahwa saksi Salim Himawan Saputra disebut memiliki latar belakang sebagai sesama tenaga pemasaran freelance di perusahaan yang sama serta mengetahui produk investasi yang ditawarkan.
Menurut mereka, mekanisme transaksi dan aliran dana perlu menjadi bagian dari penilaian ketika menentukan pertanggungjawaban hukum setiap pihak.
Tim Advokat Soroti Kepastian Hukum bagi Marketing Freelance
Tim advokat menilai diperlukan batas yang jelas antara tanggung jawab marketing freelance, nasabah, dan perusahaan yang menerbitkan serta mengelola produk investasi.
Menurut mereka, kegiatan pemasaran tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas persoalan yang muncul dalam pengelolaan produk investasi.
Penilaian hukum perlu mempertimbangkan bukti, mekanisme transaksi, aliran dana, kewenangan, dan keterlibatan nyata masing-masing pihak.
Karena itu, tim advokat mendorong adanya kajian dan pengujian secara akademis terhadap persoalan batas pertanggungjawaban hukum marketing freelance dalam kegiatan pemasaran produk investasi.
Mereka berharap kajian tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum serta mencegah timbulnya preseden yang tidak proporsional dalam penegakan hukum.
Putusan Bebas dan Ketentuan Kasasi dalam KUHAP
Menanggapi kemungkinan upaya hukum lanjutan, tim advokat merujuk Pasal 299 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas.
Ketentuan mengenai larangan kasasi terhadap putusan bebas juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.
Berdasarkan ketentuan tersebut, tim advokat berpandangan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Surabaya bukan merupakan objek permohonan kasasi.
Meski demikian, mereka menyatakan tetap menghormati hak Jaksa Penuntut Umum untuk menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim Advokat Pertimbangkan Eksaminasi Publik Putusan PN Surabaya
Selain mengawal kepastian hukum bagi Agustin Widyawati, tim advokat juga mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan eksaminasi publik terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tingkat pertama.
Eksaminasi publik tersebut diharapkan dapat memberikan pengkajian secara akademis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya.
Tim advokat juga membuka kemungkinan menggunakan langkah-langkah hukum yang tersedia untuk memperjuangkan rehabilitasi nama baik klien serta meminta pertanggungjawaban atas berbagai peristiwa dan kerugian yang dialami.
Mereka menilai putusan bebas di tingkat banding bukan sekadar hasil dari proses persidangan, tetapi juga menjadi awal upaya pemulihan harkat, martabat, dan nama baik klien.
Dalam keterangannya, tim advokat menyampaikan bahwa perjuangan memperoleh keadilan tidak berhenti pada putusan pengadilan, tetapi juga mencakup upaya memastikan hak-hak klien dihormati dan dilindungi.
(NALD)









