MetroTimes (Surabaya) – Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Reses II tahun 2022 oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024, Hj. Lilik Hendarwati, dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) daerah pemilihan Jatim 1 (Kota Surabaya).
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Hj. Lilik Hendarwati mengatakan, saya apresiasi dengan antusiasnya warga Sidotopo Wetan untuk reses saya. Mereka mendukung sekali karena reses ini saya diharapkan bisa hadir di tengah-tengah mereka, untuk melihat mendengar keluhan warga yang masih sama dengan beberapa waktu yang lalu.
Lilik melanjutkan, ada beberapa program yang kemarin dijanjikan oleh pemerintah belum selesai. Jadi seingat saya satu tahun yang lalu saya sempat reses disini, keluhannya masih sama seperti got, banjir karena jalanan gorong-gorong masih belum terbersihkan dengan baik jadi macet. Jadi saya kira masih perlu perbaikan.
Saat membuka reses Hj. Lilik Hendarwati menanyakan kepada warga yang hadir, “Apakah disini masyarakat sudah merasa hidup layak ?, secara bersama-sama warga menjawab, “Belum”.
Ia menuturkan, Saya sebenarnya mengira ketika mereka menjawab mungkin layak. Saya mau melanjutkan bertanya, Apakah sudah sejahtera ?
Hidup layak itu dalam konteks apakah mereka sejahtera, ekonomi yang sudah cukup, bisa makan tiga kali sehari misalnya. Kesehatan bisa terselesaikan dengan baik, tapi sepertinya mungkin ini termasuk wilayah yang masih belum tergarap dengan bagus. Yang pasti nanti kita akan memberikan satu rekomendasi untuk pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk melaksanakan program pemerintah seperti di tempat lain.
“Kalau di internal partai nanti kita sampaikan atau bersinergi dengan anggota dewan PKS yang ada di DPRD Kota Surabaya. Kita kebetulan punya Pimpinan dewan DPRD Kota Surabaya, Bu Reni yang cukup tanggap kalau terkait dengan kegiatan seperti ini,” terang Lilik saat Reses di Balai RW 12 Sidotopo Wetan Surabaya, Senin (30/5/2022).
Pemahaman masyarakat itu ketika mereka belum bisa hidup normal termasuk masalah banjir, bantuan UMKM yang ternyata mereka juga tidak mendapatkan, padahal itu termasuk program yang sosialisasinya luar biasa. Sayangnya belum bisa tersampaikan dengan clear ke masyarakat.
“Saya beberapa kali masuk program yang digulirkan bank Jatim, karena Komisi C mitranya bank Jatim. Jadi saya menyampaikan agar masyarakat ini bisa tahu, baik yang mereka mensosialisasikan lewat struktur pemerintah yang ada seperti di Kelurahan, RW, RT, bahkan saya menawarkan kepada bank Jatim, kalau saya reses ‘wes melok aku ae’. Sehingga masyarakat membutuhkan terutama masyarakat UMKM itu bisa langsung menyampaikan dengan baik,” ujarnya.
“Program-program yang lain masyarakat juga tidak tahu, karena sosialisasinya kurang merata dan maksimal. Padahal kalau mau saja mengikuti tahapan dari struktur pemerintahan yang dari tinggi sampai ke bawah saya yakin bahwa masyarakat itu bisa mengikuti,” tandasnya.
“Keadaan masyarakat seperti ini dengan APBD Surabaya 10 triliun membuat kita sangat kecewa, karena 10 triliun itu hanya untuk Surabaya saja dengan penduduk 3 juta jiwa. Kita saja kalau di Provinsi 35 triliun untuk seluruh 38 Kabupaten/Kota, sedangkan Surabaya dengan 10 triliun itu sudah bludak-bludak. Makanya saya akan sering menanyakan kepada warga apakah sudah mendapat info ini, info itu, artinya kalau saya melihat memang masalah sosialisasi yang kurang, dan pemahaman yang kurang dari setiap Kelurahan yang berbeda-beda,” tegas Lilik.
Lilik menjelaskan, Pemberdayaan perempuan di PKS itu, kita punya yang namanya Rumah Keluarga Indonesia (RKI), disana ada kegiatan mencakup persiapan berkeluarga. Dan ada sekolah pra nikah, juga ada kegiatan yang sudah ketika mereka sudah berkeluarga dengan program yang diberikan materi-materi yang terkait dengan persiapan keluarga. Kemudian juga kasus-kasus yang ada di keluarga dan sebagainya.
“Kita juga punya program konsultasi keluarga, jadi keluarga-keluarga yang memang mereka membutuhkan pendampingan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di keluarga ini ada di RKI. Itu dibawah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga,” katanya.
“Harapan saya, agar apa yang dikatakan masyarakat itu kita bisa membantu untuk koordinasikan kepada pemerintah. Dan pemerintah tahu bahwa sebenarnya ada masyarakat yang belum terselesaikan hal-hal yang dihadapi masyarakat, jadi harus diselesaikan. Entah itu dalam infrastrukturnya, karena toh kenyataan di Surabaya masih seperti ini. Walaupun dibilang Surabaya ini tidak ada banjir itu ya masih seperti ini saja,” tuturnya.
Surabaya sudah dibilang mampu dengan banyak hal, tapi di beberapa tempat gang-gang yang saya temui masyarakat itu masih tetap membutuhkan campur tangan dari kita DPRD Provinsi. Saya bilang, kalau pengajuan dari masyarakat yang masuk ke saya, maka akan selalu saya Kawal betul,” pungkas Lilik. (nald)
