Jakarta – Pengamat energi, Mamit Setiawan, meminta Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri untuk terjun ke lapangan, agar mengetahui pengelolaan sektor Migas dari hulu ke hilir.
Menurut Mamit, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi masalah dan hal-hal yang menyuburkan praktek mafia dalam sektor Migas. Kemudian, kata dia, Faisal dan timnya harus segera bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberantas mafia melalui jalur hukum.
“Ini terpaksa dilakukan karena banyak yang memiliki kepentingan, dalam arti ikut terlibat sebagai mafia Migas,” kata Mamit kepada Tempo, Ahad, 16 November 2014.
Mamit mengatakan, ada banyak tantangan yang bisa menjegal langkah Faisal. Sebab, kata dia, mafia Migas sudah menggurita hingga pada level pengambilan keputusan. Karena itu, kata Mamit, pembenahan yang harus dilakukan adalah melemahkan kekuasaan mafia Migas, membenahi praktek bisnis, dan menggandeng penegak hukum, “Karena banyak dugaan aparat kepolisian dan militer terlibat dalam kasus penyelundupan Migas,” ujarnya.
Mamit juga mengingatkan Faisal Basri untuk menyajikan data yang transparan dan akuntabel mengenai berapa transaksi di sektor Migas. Termasuk, kata dia, transparansi mengenai harga beli, biaya angkut, dan biaya produksi di kilang dalam negeri. “Jika perhitungannya hanya berdasarkan asumsi, akan menjadi celah bagi mafia untuk mengambil margin yang sangat tinggi,” katanya.
Sumber: Tempo.co