MetroTimes (Solo) – Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur memperkuat strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pendekatan yang tidak berhenti pada pelatihan.
Penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, pemenuhan legalitas hingga penetrasi pasar menjadi rangkaian pendampingan agar UMKM mampu naik kelas dan memiliki daya saing lebih tinggi.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Yono Haryono menyampaikan dalam wawancara dengan media di kegiatan capacity building media tahun 2026 di Solo, BI memiliki kerangka pengembangan UMKM yang dirancang secara sistematis. Setidaknya terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus, yakni korporatisasi, pembiayaan, dan akses pasar.
“Visi yang ingin kita dorong ketika kita memfasilitasi UMKM adalah bagaimana UMKM itu bisa naik kelas,” ujar Yono.
Menurut Yono, penguatan UMKM harus dimulai dari kelembagaan. Pelaku usaha, khususnya sektor pertanian, tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan individu. Mereka perlu membangun kekuatan secara kolektif melalui kelompok usaha.
Petani yang sebelumnya berjalan sendiri, misalnya, didorong membentuk kelompok tani (Poktan), kemudian berkembang menjadi gabungan kelompok tani (Gapoktan), hingga berpeluang membentuk koperasi.
“Kami melihat ketika mereka bisa bersinergi dan berkelompok, itu menjadi lebih kuat,” kata Yono.
Pembiayaan Tak Boleh Jadi Tembok Penghambat
Setelah kelembagaan diperkuat, persoalan berikutnya adalah modal. BI Jatim mendorong agar UMKM tidak berhenti pada tahap peningkatan kapasitas, tetapi memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan skala usaha.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah business matching, termasuk dalam berbagai kegiatan pengembangan UMKM seperti JCFEB dan FESyar.
Yono mengatakan, BI bahkan menetapkan target kuantitatif agar kegiatan yang mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan menghasilkan akses pembiayaan yang nyata.
“Ketika UMKM sudah kita dorong untuk korporatisasi, kemudian ingin mengeskalasi usahanya tetapi tidak punya modal sendiri, maka akses ke pembiayaan menjadi penting,” jelasnya.
Selain mempertemukan UMKM dengan sumber pembiayaan, BI juga memberikan pembekalan melalui program bootcamp agar pelaku usaha memahami mekanisme dan persyaratan memperoleh pembiayaan.
Legalitas Jadi Pintu Masuk Pasar
Salah satu persoalan yang masih kerap menghambat UMKM adalah legalitas produk. Yono menyebut persoalan izin edar, BPOM hingga sertifikasi halal justru menjadi salah satu hal yang diperhatikan sejak tahap awal pendampingan.
“Kalau ada UMKM yang potensinya besar, barangnya bagus, potensi pasarnya juga bagus, tetapi dia belum punya izin edar, kita bantu dan fasilitasi, termasuk BPOM,” ungkapnya.
BI Jatim tidak mengambil alih fungsi lembaga teknis. Sebaliknya, BI menggandeng lembaga yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, termasuk BPOM dan BPJPH.
Kolaborasi itu diperlukan agar pelaku UMKM tidak terjebak pada persoalan administratif yang membuat produk mereka sulit masuk pasar yang lebih luas.
“Bank Indonesia bukan ahli di segala bidang. Jadi kita juga sering mengundang teman-teman dari BPOM, BPJPH, bahkan berkolaborasi untuk mempercepat proses keluarnya izin-izin tertentu,” tutur Yono.
Menurutnya, persoalan utama UMKM dalam mengurus perizinan sering kali bukan semata-mata rumitnya prosedur. Banyak pelaku usaha justru belum mengetahui dari mana harus memulai. “Biasanya tingkat pemahaman. Mereka bingung harus mulai dari mana,” katanya.
Karena itu, materi mengenai perizinan menjadi bagian dalam bootcamp UMKM, mulai dari pemahaman izin edar dan BPOM hingga aspek teknis seperti kemasan atau packaging.
Tidak Sekadar Pameran, UMKM Didorong Menembus Pasar Global
Setelah kelembagaan dan pembiayaan diperkuat, BI Jatim mendorong UMKM masuk ke tahap berikutnya: pasar.
Akses pasar menjadi pilar ketiga dalam strategi pengembangan UMKM. Fasilitasi tidak hanya diarahkan ke pasar domestik, tetapi juga pasar internasional bagi UMKM yang memiliki kapasitas ekspor.
Menurut Yono, BI melalui kantor pusat secara rutin memiliki agenda pameran berskala global yang dapat dimanfaatkan UMKM potensial.
Salah satunya melalui Trade Expo Indonesia, yang menjadi ruang pertemuan pelaku usaha Indonesia dengan buyer dari berbagai negara.
“UMKM yang punya kapasitas untuk ekspor kita fasilitasi juga,” ujarnya.
Bahkan, dua UMKM binaan mitra BI Jawa Timur difasilitasi untuk mengikuti Trade Expo Indonesia pada 14–18 Oktober. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membawa produk lokal Jawa Timur ke jaringan pasar yang lebih luas.
BI Terapkan Batas Pendampingan, Bukan Membina Selamanya
Menariknya, pendampingan BI terhadap UMKM bukan tanpa batas waktu.
Yono mengatakan BI menerapkan mekanisme phasing out, yakni proses pelepasan mitra setelah UMKM dinilai telah mencapai tahapan pengembangan yang ditargetkan.
UMKM yang telah menjadi mitra BI akan didampingi dalam periode tertentu. Salah satu patokan yang digunakan adalah sekitar lima tahun.
“Kalau lima tahun dia sudah menjadi mitra BI, ya sudah selesai. Harapannya selama masa tersebut mereka sudah memiliki knowledge yang cukup,” jelas Yono.
Menurutnya, pola tersebut diperlukan agar program pembinaan tidak hanya berputar pada kelompok UMKM yang sama. Setelah satu UMKM dianggap mampu berdiri lebih mandiri, pendampingan dapat dialihkan kepada pelaku usaha lainnya.
Dengan pola itu, prinsip pemerataan pembinaan UMKM diharapkan dapat berjalan lebih luas.
Dievaluasi Berkala, Bukan Program Sekali Jalan
Yono menegaskan, salah satu karakter utama program pengembangan UMKM BI adalah kesinambungan.
Program tidak dirancang sekadar menghabiskan anggaran atau menjalankan kegiatan dalam satu periode kemudian berhenti. Perkembangan UMKM dipantau dan dilaporkan secara berkala melalui sistem yang dimiliki BI.
“Bank Indonesia tidak pernah membuat program yang sifatnya one shot. Kita memastikan ada continuity-nya,” tegasnya.
Dari proses evaluasi tersebut, Yono menyebut mayoritas UMKM yang mendapatkan pendampingan menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia mengakui tetap terdapat sebagian kecil mitra yang tidak berkembang optimal karena faktor internal pelaku usaha itu sendiri.
Binaan BI Jatim Capai Sekitar 200 UMKM
Saat ini, jumlah UMKM yang menjadi binaan BI Jawa Timur berada di kisaran 200 UMKM, meski angka definitif masih perlu dikonfirmasi melalui sistem informasi BI.
Sektor binaan cukup beragam, terutama food dan craft, serta sektor pertanian pangan.
Fokus terhadap sektor pangan menjadi semakin penting seiring perhatian BI terhadap ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Sejumlah klaster binaan dikembangkan pada komoditas pangan seperti padi dan cabai yang memiliki keterkaitan dengan inflasi.
Yono menegaskan, pengembangan UMKM pada akhirnya bukan sekadar soal menambah jumlah pelaku usaha. Yang lebih penting adalah memastikan UMKM memiliki fondasi usaha yang kuat, akses modal, legalitas yang lengkap, pasar yang jelas dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri.
Dengan tiga pilar tersebut—korporatisasi, pembiayaan dan akses pasar—BI Jawa Timur berupaya membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh, naik kelas, dan membuka peluang menembus pasar global.
(nald)
