- iklan atas berita -

Metrotimes (JAKARTA) – Kecurangan JKN bukan cuma soal uang. BPJS Kesehatan tegaskan praktik curang bisa ancam keselamatan pasien, mutu layanan, dan kepercayaan publik. Per 1 November 2026, JKN sudah lindungi 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan berbagai langkah pengendalian kecurangan dilakukan berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi SDM, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bagian upaya itu, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan KPI bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi BNSP.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar tanggung jawab menjaga keberlanjutannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan itu turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.

ads

Tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Praktik kecurangan tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kerugian finansial. Penguatan pencegahan turut berperan menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.

Sebagai bagian memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama. Melalui inisiatif itu, sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga pengendalian kecurangan dalam Program JKN berjalan berkelanjutan.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil. Sinergi itu diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk menghadapi risiko kecurangan. Hal ini bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.

Ia menegaskan dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegas Cak Imin.

Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain:

Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik.

Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si
Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D

Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik.
Terbaik 1: Kabupaten Purbalingga.
Terbaik 2: Kota Medan.
Terbaik 3: Kabupaten Banyumas.

Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik.
Terbaik 1: Provinsi Bali.
Terbaik 2: Provinsi Riau.
Terbaik 3: Provinsi Jawa Barat.

Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik.

Terbaik 1: Kabupaten Kotawaringin Barat.
Terbaik 2: Kabupaten Karawang.
Terbaik 3: Kabupaten Sukabumi.

Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik.
Terbaik 1: Provinsi Bali.
Terbaik 2: Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Terbaik 3: Provinsi Nusa Tenggara Barat.(dnl)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!