MetroTimes (Jakarta) — Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Bank Dunia menegaskan bahwa perbedaan angka kemiskinan yang selama ini muncul bukan menunjukkan pertentangan data, melainkan disebabkan oleh perbedaan garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang digunakan.
BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang berada di angka 8,47 persen. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar US$8,30 atau sekitar Rp51.087 per orang per hari untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, sehingga menghasilkan estimasi 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis tersebut.
Dalam pernyataan bersama, BPS dan Bank Dunia menjelaskan bahwa kedua lembaga sama-sama menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Namun, metode pengukuran kemiskinan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
BPS mengukur kemiskinan berdasarkan kondisi biaya hidup di Indonesia. Garis kemiskinan nasional memperhitungkan kebutuhan pangan serta kebutuhan dasar lainnya, termasuk perumahan, pakaian dan transportasi. Pada Maret 2026, garis kemiskinan BPS tercatat Rp669.235 per orang per bulan, atau sekitar US$3,60 per hari.
Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk memungkinkan perbandingan standar hidup antarnegara. Untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, ambang yang digunakan adalah US$8,30 per orang per hari. Garis tersebut disesuaikan dengan perbedaan harga antarwilayah maupun antarnegara melalui pendekatan Paritas Daya Beli (PPP).
Bukan Berarti Masyarakat Semakin Miskin
BPS dan Bank Dunia menegaskan bahwa tingginya angka berdasarkan standar internasional tidak dapat langsung dimaknai sebagai memburuknya kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan perubahan garis kemiskinan. Ketika Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas pada 2023, Bank Dunia menaikkan ambang kemiskinan internasional dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari. Kenaikan ambang tersebut secara otomatis membuat lebih banyak penduduk tercatat berada di bawah garis kemiskinan baru.
Dengan demikian, angka 64,1 persen tidak berarti 64,1 persen penduduk Indonesia mengalami kemiskinan menurut ukuran nasional atau mengalami penurunan kesejahteraan secara tiba-tiba.
Bank Dunia sendiri mencatat bahwa berdasarkan standar yang berbeda, estimasi kemiskinan Indonesia tahun 2025 mencapai 3,7 persen dengan garis kemiskinan ekstrem, 15,5 persen menggunakan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, dan 64,1 persen menggunakan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas.
BPS Jadi Acuan Kebijakan Nasional
Untuk kepentingan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional serta pemantauan pengentasan kemiskinan di Indonesia, ukuran yang ditetapkan BPS dinilai paling relevan.
Berdasarkan garis kemiskinan nasional tersebut, persentase penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Adapun ukuran Bank Dunia memiliki fungsi penting dalam memberikan perspektif global dan membandingkan standar hidup Indonesia dengan negara-negara lain.
Kedua ukuran tersebut juga memiliki pendekatan berbeda dalam memperlakukan perubahan harga. BPS menyesuaikan garis kemiskinan dengan perubahan pola konsumsi dan standar hidup masyarakat, sedangkan Bank Dunia menggunakan standar internasional yang kemudian disesuaikan dengan inflasi.
Karena itu, BPS dan Bank Dunia menekankan bahwa tidak ada satu ukuran yang lebih benar dibandingkan yang lain. Keduanya dirancang untuk menjawab pertanyaan berbeda dan memberikan perspektif yang saling melengkapi mengenai kondisi serta upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
(nald)
