METROTIMES, JAKARTA – Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen SH meminta negara tidak boleh kalah terhadap premanisme berdasi di PT Pertamina (persero) yang menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan duduk di jajaran petinggi BUMN. Naldy mengatakan, preman berdasi itu adalah kelompok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang secara-terangan menolak Ahok.
“Sekali lagi negara tidak boleh kalah dari oknum-oknum orang Pertamina seperti itu. Jika kalah, saya khawatir akan muncul jargon-jargon lain yang tidak pantas dilakukan. Aksi-aksi “brutal” mereka menolak Ahok masuk ke jajaran Pertamia jelas-jelas tidak dibenarkan,” kata Naldy Jum’at (22/11/2019).
Naldy mengingatkan, PT Pertamina bukan punya nenek moyang mereka. Pertamina punya rakyat Indonesia sebagai stakeholder. Pertamina adalah coorporasi. Dimana pemegang saham mayoritas adalah pemerintah yang di wakili oleh Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Mereka hanya pegawai tidak ada hak sama sekali menentukan untuk menentukan Board of Director (BOD) atau pun Dewan Komisaris. Yang berhak menentukan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” jelas Naldy.
Lebih lanjut dia menanyakan motif kelompok itu menolak Ahok. Karena, menurut Naldy, Ahok merupakan orang yang pas di Pertamina untuk membersihkan “kotoran” disana.
“Kalau mereka mengadakan penolakan dasarnya apa. Bahkan penolakan itu bisa dikategorikan tindakan kriminal yang bisa dijerat secara hukum pidana,” tutur Naldy.
Untuk itu, dirinya meminta ketegasan negara dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir agar tidak gentar menghadapi penolakan yang dilakukan FSPPB terhadap Ahok.
“Sejatinya, penolakan yang dilakukan FSPPB terhadap Ahok tersebut ingin menguji nyali Erick Thohir agar bisa menyingkirkan ‘kotoran’ yang ada di Pertamina,” ujarnya.
Naldy yakin, sebagai orang yang belatar belakang pebisnis handal Erick Thohir akan mampu menghadapi rintangan yang dilakukan kelompok kecil di Pertamina itu. “Sehingga bisa menempatkan orang yang profesional dan handal untuk mengurus BUMN,” jelas Naldy.
Dirinya menyarankan FSPPB tidak larut dalam permainan politik ditanah air. Sebab, saya menduga, penolakan terhadap Ahok itu bukan murni masalah kinerja tapi sudah disusupi kepentingan politik.
“Kuat dugaan saya kelompok itu sudah disusupi kepentingan politik. Mereka, hanya diperalat untuk kepentingan tertentu,” pungkas Naldy Haroen. (HP/WIT)
