Metro Times (Surabaya) – Pelantikan dan Pengukuhan pengurus Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara (MCKN) dan Barisan Raja-raja dan Keraton Nusantara (BARANUSA) Surabaya, di hadiri oleh Ketua Umum Sri Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dari Palembang, Haryono Isman, Arzeti Bilbina, dan Sutoyo. Diadakan di Hotel Elmi Surabaya, Sabtu (19/1).
Sri Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, Ketua Umum MCKN dan BARANUSA mengatakan, alhamdulillah pelantikan hari ini sukses, setelah melaksanakan pelantikan kita membedah di sarasehan nasional mengenai kebudayaan untuk menguatkan kerajaan-kerajaan nusantara dan berbagai dinamika yang telah berkembang.
Yang perlu menjadi perhatian kita bersama tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan zamrud katulistiwa yang sangat perlu dan patut kita pertahankan.
Lanjut Sri Sultan Iskandar Mahmud Badarudin menjelaskan, tadi kita lihat pemaparan pak Sutoyo tentang berbagai sumberdaya alam, termasuk bebatuan, pohon dan segala macam itu yang bernilai ekonomis yang sangat tinggi, akan tetapi kita rakyat Indonesia tidak begitu tahu apa yang terkandung di dalamnya, masyarakat asing yang berada di luar Indonesia yang mengetahui.
Kita ada emas yang sangat banyak, uranium, kita ada hal-hal yang lain, yang kiranya kita sangat berharap Barasutra untuk dapat membuat Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini dan menambah kurikulum.
Pertama kita mencoba mitra strategis dengan pemerintah, bagaimana Kerajaan Sultan, Datuk, Plinsir dan Pemangku Adat di Indonesia ini memiliki peran dan ruang khusus bagi kami. “Kami (maksudnya Kerajaan dan Kesultanan) ada sebelum Kamu ada (kamu maksudnya NKRI). Kamu ada karena Kami akui ada, dan tidak ada alasan bagi Kamu untuk tidak mengakui Kami,” ujar Sri Sultan dengan semangat.
“Zaman Bung Karno masih mengajak Raja dan Sultan menjadi Dewan Penasehat Kepresidenan atau duduk di kabinet. Kita menginginkan yang sekarang jangan lupakan kami. Beri kami ruang untuk dapat berkiprah dan menasihati pemimpin negeri ini, bahwa kita tidak boleh kehilangan jati diri. Kita adalah zamrud katulistiwa, dan negara-negara lan sangat iri terhadap apa yang ada di Indonesia ini,” katanya.
Jadi dari aspek kebudayaan yang sangat memprihatinkan bahwa 60% dari pada adat budaya, dan pelaku pelestari budaya yang ada di Indonesia ini sudah mengalami dekradasi kepunahan.
“Peran moralitas dan metalitas, termasuk undang-undang hukum adat yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia ini. Kerajaan, Kesultanan, dan Kedatukan yang ada di Indonesia sebanyak 312 kerajaan, ini dapat diberlakukan kembali, dapat dikolaborasikan kembali di dalam bentuk undang-undang hukum adat karena di hukum adat itu menghukum mentalnya sangat luar biasa, akan menimbulkan rasa malu yang luar biasa dari pada hukuman badan,” terangnya.
Sri Sultan Iskandar Mahmud Badarudin berharap, mudah-mudahan DPR RI cepat segera merampungkan, dan memanggil kami untuk duduk bersama membentuk suatu rancangan undang-undang hukum adat di Indonesia dan kami harapkan marga-marga dulu yang ada, dan sekarang telah hilang karena peraturan supaya marga-marga itu dikembalikan fungsinya, karena dahulu kita ketahui tahun 1970 – 1979 kayu kan sangat luar biasa banyak, kalau pun kayu itu ditebang, maka mungkin akan berhadapan dengan marga yang pertama di wilayah itu.
Ketua Presidium Majelis Cendikiawan Kraton Nusantara (MKCN) Kota Surabaya, Ir. Bambang Sigit Sucahyo MP. menambahkan, program di MCKN Surabaya akan sinergis dengan Majelis pusat dan provinsi, dan yang pertama kita mempertahankan budaya leluhur, kemudian yang kedua menjaga eksistensi Kerajaan atau Keraton, termasuk juga meningkatkan kewibawaan para Raja.
Yang ketiga kita ingin adanya sumbangsih kurikulum, yang sekarang kurikulum justru tidak ada yang menceritakan budaya, dulu kurikulum Budi Pekerti ada, sekarang tidak ada. Itu yang akan kita perjuangkan harus muncul kembali.
Ditambah lagi dengan budaya-budaya adat, supaya masyarakat Indonesia harus memahami, mengerti, bahwa kita ini asalnya dari mana ?.
“Tadi Sri Sultan Iskandar Mahmud Badarudin mengatakan Keraton itu sudah ada sebelum Republik, Kami ada sebelum Kamu ada, istilahnya begitu.
Kami bersama Kamu adalah Indonesia, jadi sebenarnya kehadiran para raja, para Datuk, Pemangku Adat sudah ada sebelum Indonesia. Dan mereka ini semua jaman dulu bersatu, berikrar menjadi satu Kesatuan Negara Republik Indonesia, maka kita harus mempertahankan itu,” ucapnya.
“Indonesia harus negara kesatuan.
Bukan lambang apapun, lambang tetap Garuda Pancasila, itu yang akan kita perjuangan terus,” pungkas Bambang. (nald)
