Metro Times Kendal – Wakil Bupati Kendal, H Windu Suko Basuki mengaku dalam pembagian tugas bupati dan wakil bupati mendapat kepercayaan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewondo Kendal.
Basuki berencana akan memperluas bangunan gedung RSUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih prima. Rencana ini disampaikan saat Basuki didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendal melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD dr Soewondo Kendal, Rabu (24/3/2021).
Menurutnya, dengan luas RSUD sekitar lima hektare, kedepan bisa dikembangkan dengan diperluas ke belakang. Karena kebetulan persis di belakang RSUD ada tanah seluas satu hektare lebih milik pemda yang bisa dimanfaatkan.
“Pengembangan perlu, jenengan bisa lihat bagaimana padatnya layanan kepada masyarakat disini. Insya Allah karena ini pelayanan kepada masyarakat, tentunya akan kita tingkatkan menjadi layanan prima. Sehingga masyarakat jadi mau berobat di rumah sakit,” ungkapnya.
Sementara itu Plt Direktur RSUD Kendal, Haris Triyanto mengatakan, kunjungan Wakil Bupati ke RSUD adalah bagian dari peninjauan kepada unit-unit yang berada di dinas di bawah pembinaan dan pengawasan Wakil Bupati.
“Karena Dinas Kesehatan Kendal berada di bawah pembinaan dan pengawasan Bapak Wakil Bupati, jadi semua yang terkait pelayanan kesehatan di Kendal, menjadi kewenangan dan kebijakan pak wakil bupati,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Haris juga menyampaikan, bahwa terhitung sejak tanggal 4 Maret 2021, RSUD sudah tidak melayani pengobatan yang mengunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Ini perlu kami sampaikan, dan tadi juga sudah kami sampaikan kepada pak Wabup, tentang tidak berlakunya SKTM. Ini penting, karena selama ini masih banyak warga yang berobat di RSUD dengan mengajukan SKTM,” jelasnya.
Dikatakan, dalam pertemuan dengan Wabup dan Kepala Dinkes Kendal, pihaknya juga sudah menyampaikan terkait SKTM.
“Kami sudah sampaikan kepada Pak Wabup dan Pak Kadinkes, dan ini akan dipikirkan, selanjutnya segera akan dibahas terkait permasalahan ini, dan solusinya para pengguna SKTM ini diikutsertakan melalui program Jamsostek,” ujar Haris.
Ditanya apa solusi jika ada masyarakat yang berobat dengan menggunakan SKTM, Haris menjawab pihaknya sudah tidak bisa menerima SKTM dan dimasukkan pasien umum. (Gus)