MetroTimes (Surabaya) – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Timur memperkuat peran masjid dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan tanggap bencana berbasis masjid yang melibatkan perwakilan dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Program ini diarahkan untuk membentuk satuan tugas (satgas) tanggap bencana hingga tingkat kecamatan dan desa, sekaligus memperkuat sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga bencana alam lainnya. Selain membantu pada saat bencana terjadi, masjid diharapkan berperan dalam pencegahan, penanganan pengungsi, pemulihan psikologis korban, serta penghimpunan bantuan kemanusiaan.
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) DMI Jawa Timur periode 2025–2030, Dr. K.H.M. Sudjak, M.Ag., menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana perlu menjadi perhatian bersama karena bencana tidak selalu dapat diprediksi. Karena itu, diperlukan langkah pencegahan dan kesiapan seluruh elemen masyarakat, termasuk pengurus masjid.
“Yang pertama adalah pencegahan. Sedapat mungkin, kejadian seperti tanah longsor dan sebagainya bisa dicegah apabila memang memungkinkan. Misalnya, longsor yang terjadi akibat ulah manusia, seperti penebangan hutan secara sembarangan yang menyebabkan air tidak terserap dengan baik,” ujar Sudjak.
Menurutnya, peran masjid dalam penanggulangan bencana tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat secara luas.
Ketika bencana terjadi, masjid yang berada di wilayah aman dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara atau lokasi pengungsian bagi warga terdampak. Pengurus masjid juga dapat membantu menyampaikan informasi, mengoordinasikan kebutuhan korban, serta menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak terkait.
“Ketika terjadi bencana, masjid juga harus berperan. Misalnya, masjid bisa digunakan untuk penampungan atau pengungsian warga yang terdampak, selama kondisi masjidnya aman,” jelasnya.
Sudjak menambahkan, peran masjid tetap dibutuhkan setelah bencana berlalu. Pada tahap pemulihan, pengurus masjid diharapkan mampu memberikan dukungan moral, membangun kembali semangat masyarakat, serta membantu memulihkan kondisi psikologis warga yang mengalami trauma akibat bencana.
Selain itu, DMI akan mendorong gerakan kepedulian dan solidaritas melalui penghimpunan donasi serta bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Pengurus DMI di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa diharapkan aktif mengajak masyarakat untuk membantu sesama yang sedang mengalami musibah.
“DMI harus tampil membantu dan mengajak pengurus DMI se-Jawa Timur, mulai dari tingkat wilayah, daerah, cabang, sampai ranting, untuk peduli dan mengumpulkan dana bagi saudara-saudara kita yang terdampak musibah,” tegasnya.
Bentuk Satgas hingga Tingkat Kecamatan dan Desa
Sementara itu, Sekretaris DMI Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua DMI Masjid Jawa Timur, Suhadi, menjelaskan bahwa pelatihan tanggap bencana berbasis masjid merupakan bentuk kontribusi DMI dalam membantu pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana.
Menurut Suhadi, Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki beragam potensi bencana. Karena itu, kesiapan tidak hanya dibutuhkan sebelum bencana terjadi, tetapi juga ketika bencana berlangsung dan pada tahap pemulihan pascabencana.
Terlebih, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan menjelang musim hujan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.
“Pelatihan tanggap bencana berbasis masjid ini kami lakukan untuk membantu pemerintah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Jawa Timur rawan bencana, sehingga diperlukan kepedulian para takmir masjid untuk membantu pemerintah, terutama dalam penanganan dan pemulihan pascabencana,” kata Suhadi.
Pelatihan tersebut melibatkan perwakilan dari 38 kabupaten/kota dengan peserta yang berasal dari takmir Masjid Agung, takmir Masjid Besar, serta pengurus DMI kabupaten/kota yang membidangi sosial.
Jumlah peserta dari setiap daerah disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana. Daerah yang dinilai rawan, seperti wilayah yang berpotensi terdampak banjir lahar dingin di kawasan Lumajang, mendapatkan alokasi tiga peserta. Sementara daerah dengan tingkat kerawanan lebih rendah mengirimkan dua peserta.
Para peserta diharapkan menjadi penggerak pembentukan satgas atau unit-unit kecil tanggap bencana di daerah masing-masing. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi berlanjut pada pembentukan jaringan relawan yang siap bergerak ketika dibutuhkan.
“Para takmir dan pengurus masjid jangan hanya menjadi penonton ketika terjadi bencana, tetapi harus menjadi pelaku yang ikut membantu menyiapkan tenaga dan waktu untuk mendukung penanganan korban,” tegas Suhadi.
Ia menambahkan, program pelatihan tanggap bencana tersebut telah dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Bahkan, pada tahun ini pelatihan dilaksanakan dua kali sebagai upaya memperluas kapasitas dan jumlah relawan di berbagai daerah.
Target ke depan adalah memastikan para peserta benar-benar aktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami bencana.
Perkuat Sinergi dengan BPBD
Dalam pelaksanaannya, DMI Jawa Timur menempatkan diri sebagai mitra pendukung pemerintah dan BPBD, khususnya dalam mobilisasi relawan, penyebaran informasi, penggalangan bantuan, serta dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak.
Suhadi mengatakan, pihaknya menghadirkan narasumber dari BPBD Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pemahaman mengenai penanganan bencana. Ke depan, koordinasi dan pola kerja sama akan terus diperkuat agar relawan masjid dapat bekerja secara selaras dengan petugas kebencanaan.
“Kami sifatnya membantu, bukan menjadi tenaga ahli atau mengambil peran utama. Peran utama tetap berada pada teman-teman BPBD. Kami menyiapkan tenaga, relawan, serta membantu menghimpun donasi untuk meringankan beban para korban,” ujarnya.
Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk membangun sistem komunikasi antara pengurus masjid, satgas DMI, pemerintah daerah, dan BPBD kabupaten/kota. Dengan sistem yang terhubung, laporan mengenai kejadian bencana maupun kebutuhan warga dapat diteruskan kepada pihak berwenang secara lebih cepat.
DMI juga mendorong semangat saling membantu lintas daerah. Kabupaten/kota yang tidak terdampak bencana diharapkan dapat menjadi wilayah penyangga bagi daerah yang membutuhkan bantuan.
Sebagai contoh, ketika Lumajang mengalami banjir lahar dingin, relawan dari wilayah sekitar seperti Jember dan Probolinggo diharapkan dapat berkoordinasi untuk memberikan dukungan. Pola gotong royong serupa juga dapat diterapkan apabila bencana terjadi di daerah lain, termasuk Situbondo dan Banyuwangi.
Menurut Suhadi, dukungan yang diberikan tidak terbatas pada tenaga. Masyarakat dan jaringan masjid juga dapat berkontribusi melalui bantuan dana, logistik, pemikiran, serta berbagai kebutuhan lain sesuai kondisi di lapangan.
Ia menyebutkan, DMI memiliki pengalaman menghimpun donasi kemanusiaan, termasuk untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara.
Jaringan Masjid hingga Tingkat Ranting Jadi Kekuatan
Salah satu kekuatan DMI dalam mendukung penanganan bencana adalah jaringan organisasi yang menjangkau hingga tingkat paling bawah. Struktur DMI terdiri atas pimpinan pusat, pimpinan wilayah di tingkat provinsi, pimpinan daerah di tingkat kabupaten/kota, pimpinan cabang di tingkat kecamatan, hingga pimpinan ranting di tingkat desa atau kelurahan.
Suhadi menyebutkan, DMI memiliki 666 pengurus cabang di tingkat kecamatan. Jaringan tersebut diharapkan menjadi jalur koordinasi sekaligus penghubung masyarakat dengan pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana.
Melalui jaringan ini, warga yang menghadapi banjir, tanah longsor, maupun keadaan darurat lainnya dapat berkoordinasi dengan pengurus masjid atau pengurus DMI di wilayah masing-masing. Informasi yang diterima selanjutnya dapat diteruskan kepada BPBD dan pihak terkait untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.
Sementara itu, Sudjak menekankan pentingnya kewaspadaan dan koordinasi apabila bencana terjadi. Menurutnya, pengurus DMI harus memahami bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak, bukan hanya mengandalkan satu lembaga.
“Jika terjadi musibah, kita harus tetap waspada dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya BPBD di daerah masing-masing. Harapannya, DMI menjadi organisasi yang berdampak dalam membangun kebersamaan dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah,” tuturnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, termasuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang memungkinkan agar risiko bencana dapat ditekan.
Melalui pelatihan ini, DMI Jawa Timur berharap masjid semakin berperan sebagai pusat pelayanan sosial, solidaritas, dan kemanusiaan. Dengan terbentuknya satgas hingga tingkat kecamatan dan desa, jaringan masjid diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih siap, tangguh, dan saling membantu ketika bencana terjadi.
Bagi DMI, upaya tersebut sejalan dengan semangat memakmurkan dan dimakmurkan masjid, yakni menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kemanfaatan bagi umat dan masyarakat luas.
(nald)
