MetroTimes (Jakarta) – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus berjuang menghadapi berbagai tantangan di tengah persaingan ketat dan kebijakan pajak baru, termasuk kenaikan PPN menjadi 12% yang akan berlaku tahun depan. Mereka berharap adanya dukungan konkret dari DPR dan pemerintah berupa pelatihan, permodalan, hingga perluasan platform pemasaran.
Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM
Keanu, seorang pengusaha cemilan, mengungkapkan bahwa pemasaran masih menjadi masalah utama. “Produk kami sudah bagus, tapi marketing-nya belum optimal. Harapannya, DPR bisa mendorong dinas terkait untuk memberikan pelatihan pemasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Fauzan, pengelola agensi kreatif untuk UMKM, menyoroti pentingnya branding yang profesional. “Banyak UMKM belum memiliki desain logo yang memorable. Platform pemasaran juga masih kurang,” katanya. Dia berharap pemerintah memperbanyak event dan program untuk memperkenalkan produk UMKM.
Pentingnya Pelatihan dan Kolaborasi
Pengamat UMKM Siti Nurjanah menegaskan bahwa literasi keuangan, perizinan, hingga standar produk ekspor juga menjadi tantangan besar. “Pemerintah perlu mengadakan pelatihan yang terukur dan fokus pada produk unggulan daerah,” katanya.
Senada, Abdul Rahim, Sekretaris Dinas Koperasi UKM, berbagi pengalaman daerahnya dalam mengembangkan produk unggulan dengan branding berbasis geografis dan kerja sama BUMN untuk menekan biaya distribusi. Namun, dia mengakui pemasaran masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah terpencil.
Dukungan DPR untuk UMKM
DPR telah berkomitmen mendorong pemerintah untuk memberikan akses permodalan, pelatihan, dan ekosistem digital yang mendukung. Selain itu, regulasi yang memihak dan kolaborasi dengan swasta dan perguruan tinggi diharapkan dapat mempercepat pengembangan UMKM.
Dengan tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah, DPR, dan pihak terkait menjadi kunci untuk mewujudkan UMKM yang lebih tangguh dan berdaya saing.
(nald)
