METROTIMES ( Ambon ) Ambon — Ketua Perisai SI Kota Ambon, M. Saleh Kelluan, mendesak aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung dan institusi APH lainnya, untuk bertindak tegas terhadap dugaan aliran dana ratusan miliar rupiah yang disebut-sebut dinikmati oknum pejabat dalam polemik investasi perkebunan pisang abaka milik PT Spice Islands Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Menurutnya, jika dugaan keterlibatan pejabat dalam penyalahgunaan dana benar-benar terbukti, maka proses hukum harus dilakukan tanpa kompromi dan tanpa negosiasi politik.
“Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika ada yang terbukti menikmati dana yang merugikan masyarakat, maka harus segera ditangkap dan diproses sesuai hukum,” tegasnya dalam pernyataan yang disampaikan kepada media.
Konflik Lahan Berkepanjangan
Kasus yang melibatkan PT SIM bukan persoalan baru. Sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan yang bergerak di investasi perkebunan pisang abaka ini menghadapi berbagai konflik agraria di wilayah SBB, termasuk klaim lahan masyarakat, sengketa batas kepemilikan, serta penghentian aktivitas operasional akibat ketegangan sosial.
Sejumlah laporan media lokal mencatat bahwa sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat terjadi di beberapa desa, dan bahkan pernah memicu penghentian sementara kegiatan perusahaan oleh pemerintah daerah. Konflik tersebut juga berdampak pada tenaga kerja lokal dan stabilitas ekonomi warga sekitar.
Media Center Pemkab SBB.
Di sisi lain, beberapa pihak menilai kehadiran perusahaan membuka lapangan pekerjaan dan membawa investasi besar ke daerah, sehingga penyelesaian konflik dinilai harus mengedepankan dialog dan kepastian hukum.
Website Resmi Polda Maluku.
Sorotan Dugaan Dana dan Transparansi
Isu terbaru yang kini menjadi sorotan publik adalah dugaan penggadaian sertifikat warga dan potensi aliran dana bernilai besar yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari penegak hukum yang menyatakan adanya tersangka ataupun putusan pengadilan terkait dugaan tersebut.
Namun demikian, desakan publik agar proses investigasi dilakukan secara terbuka terus menguat. Ketua Perisai SI menilai, transparansi dan keberanian aparat hukum akan menjadi ujian kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah.
Antara Investasi dan Hak Rakyat
Secara rasional, konflik seperti ini umumnya berakar pada tiga persoalan utama:
Ketidakjelasan status lahan yang kerap memicu sengketa berkepanjangan antara warga dan perusahaan.
Kurangnya komunikasi publik serta minimnya transparansi terkait izin dan mekanisme pembebasan lahan.
Ketimpangan posisi tawar antara masyarakat lokal dan korporasi besar.
Beberapa data media menyebutkan bahwa investasi PT SIM di wilayah Maluku mencapai ratusan miliar rupiah, namun sebagian area operasional masih terkendala konflik agraria yang belum tuntas.
kabarpangan.
Desakan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
M. Saleh Kelluan menegaskan bahwa masyarakat kini menanti langkah nyata aparat hukum, bukan sekadar wacana.
“Jika hukum ingin dipercaya, maka penanganan kasus dugaan korupsi harus jelas, transparan, dan tidak pandang bulu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan tidak hanya soal menghukum pihak bersalah, tetapi juga mengembalikan rasa keadilan bagi warga yang merasa dirugikan.
Menanti Kepastian Hukum
Hingga saat ini, manajemen PT SIM belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang beredar di ruang publik. Sementara itu, masyarakat SBB terus menunggu kepastian — apakah dugaan aliran dana dan konflik yang disebut sebagai “puncak gunung es” ini benar akan dibongkar secara menyeluruh oleh aparat hukum.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian penting bagi negara dalam menyeimbangkan perlindungan investasi, hak masyarakat adat dan lokal, serta integritas penegakan hukum di Indonesia.
